Tidak Ada Lockdown Akhir Pekan di DKI Jakarta

JAKARTA - Isu lockdown atau kuncitara di DKI Jakarta sempat ramai di pekan ini. Meski sempat disebut sedang dipertimbangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, namun belakangan hal ini dianggap hoaks oleh pihak kepolisian.

Isu lockdown ini berawal dari usulan anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Dia mengatakan pembatasan kegiatan melalui penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belum berhasil maksimal karena jumlah orang yang terpapar COVID-19 setiap hari semakin banyak mencapai lebih dari 1 juta orang.

Karena itu, Daulay meminta pemerintah mencari alternatif kebijakan lain seperti menerapkan kebijakan lockdown akhir pekan. 

Usulan ini kemudian ditanggapi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Selasa, 2 Februari. Dia mengatakan, pihaknya tengah mempertimbang penerapan kuncitara tiap akhir pekan di Ibu Kota.

"Itu usulan dari teman-teman di DPR RI. Tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian, analisa. Nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal, apakah usulan lockdown weekend dari DPR RI dimungkinkan," ungkapnya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta.

Dia mengakui, masyarakat banyak yang melakukan kegiatan di luar rumah saat akhir pekan. Interaksi ini berpotensi menimbulkan kerumunan dan menyebarkan virus corona.

"Karena perkantoran tutup, banyak warga Jakarta melakukan aktivitas di luar rumah. Tidak hanya ke pasar, ke mal, tempat rekreasi, termasuk berkunjung ke sanak saudara, termasuk luar kota," kata Riza.

"Untuk itu, memang kami selalu minta di masa-masa libur, Sabtu-Minggu, kami minta juga tetap berada di rumah," imbuhnya.

Walau Riza mengatakan saat ini pihaknya tengah mempertimbangkan usulan kuncitara di akhir pekan namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah dirinya pernah mengkaji dan mempertimbangkan usulan tersebut. Tentunya, pernyataan ini berbeda dengan pernyataan yang sebelumnya telah disampaikan oleh wakilnya.

"Kami tidak di dalam posisi mempertimbangkan apalagi menetapkan bahwa akan ada lockdown di akhir pekan di Jakarta. itu tidak benar," kata Anies dalam tayangan Youtube Pemprov DKI Jakarta, Jumat, 5 Februari.

Anies menyebut saat ini DKI tengah melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sampai tanggal 8 Februari. Anies akan memastikan implementasi PPKM di lapangan berjalan dengan baik dan tertib. 

Dia kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Serta, tak usah ke luar rumah bila tidak ada keperluan mendesak.

"Di sisi lain, kami pemerintah akan terus bekerja keras meningkatkan 3T, kapasitas testing dan kegiatan testing, kapasitas tracing dan kegiatan tracing, kemudian kapasitas fasilitas kesehatan, treatment dan isolasi untuk memastikan bahwa siapa pun yang terpapar bisa dengan cepat kembali sehat," jelasnya.

Kabar Jakarta lockdown adalah hoaks

Setelah isu lockdown DKI Jakarta mencuat, sebuah pesan berantai di aplikasi perpesanan WhatsApp mengabarkan kebijakan itu bakal dilakukan pada tanggal 12 sampai 15 Februari. Selain lockdown, seluruh tempat usaha harus ditutup dan masyarakat tidak boleh keluar. 

Bagi yang melanggar akan dikenakan denda dan langsung dilakukan tes swab COVID-19.

Belakangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks atau kabar yang menyesatkan.

"Faktanya, informasi tersebut adalah hoaks. Hingga dokumen ini dibuat dan dirilis, belum ada pengumuman resmi terkait diberlakukannya lockdown untuk wilayah DKI Jakarta," tulis keterangan resmi Kemenkominfo, Jumat, 5 Februari.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan pihak kepolisian. Polri menegaskan pesan berantai yang menyebut pemerintah melalui Presiden Joko Widodo bakal menerapkan lockdown total pada tanggal 12 sampai 15 Februari 2021 adalah hoaks.

Sebab, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak ada kabar tersebut.

"Bahwa broadcast ini adalah tidak benar, broadcast ini adalah salah," ucap Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers Kemenskes, Jumat, 5 Februari.

Argo juga menyebut, jika dampak yang timbulkan dengan adanya berita bohong cukup besar. Bahkan, jika masyarakat panik karena adanya kabar itu dampaknya akan semakin luas.

"Dengan adanya broadcast yang tidak benar itu akan berdampak negatif bagi siapa saja, memang kontennya biasa saja, tapi isinya bisa bersifat menghasut membuat fitnah," ucapnya.

"Kemudian hoaks itu akan menyasar emosi masyarakat dan kemudian menimbulkan opini negatif yang mengakibatkan kegaduhan di masyarakat dan diintegrasi bangsa, ini dampaknya dari hoaks, ini sangat dikhawatirkan," pungkasnya.