Minim Serapan, PDIP DKI Dorong Pj Gubernur Heru Cari Terobosan Genjot Pendapatan Daerah 2022

JAKARTA - Pendapatan daerah Pemrov DKI Jakarta jelang tutup tahun masih minim. Per 30 Oktober lalu, tercatat realisasi pendapatan DKI baru 52 persen dari target pendapatan daerah DKI pada APBD tahun anggaran 2022 berjumlah Rp77,4 triliun.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut, capaian pendapatan daerah Pemrov DKI masih jauh dari harapan.

Gembong pun meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencari terobosan untuk mengeruk pendapatan daerah lebih besar lagi. Meskipun, kata dia, Heru baru menjabat sekitar dua minggu.

"Pak Heru harus jemput bola. Kalau soal relaksasi (pendapatan sektor pajak) saya kira sudah. Tinggal butuh keaktifan, terobosan, butuh motivasi tinggi untuk memaksimalkan pendapatan yang sudah ditetapkan," kata Gembong kepada wartawan, Kamis, 2 November.

Gembong mengaku optimis Heru bisa meningkatkan nominal pendapatan sampai akhir tahun. Sebab, Heru merupakan birokrat yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta dan Wali Kota Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Saya yakin dalam waktu dua bulan ini masih bisa memperkecil gap pencapaian dengan target. Karena sekali lagi, (jajaran Pemprov DKI) ini kan ini kan bekas teman-temannya (Heru) semua. Ajak bareng-bareng kita kejar agar apa pencapaian pendapatannya lebih maksimal," urai Gembong.

Dalam kesempatan itu, Gembong juga menyoroti minimnya serapan belanja daerah dalam APBD 2022, yakni 57,33 persen dari target penyerapan.

Gembong menilai, rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta era mantan Gubernur DKI Anies Baswedan yang masih bekerja sampai 16 Oktober lalu.

"Sampai dengan Oktober kan beban aparatur sipil tidak terlalu leluasa. Kemarin ada banyak campur tangan TGUPP, namun SKPD tidak berani ngomong. Ini persoalannya. Sehingga, menghambat proses penyerapan sangat signifikan," cecarnya.