JAKARTA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mempersilakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta melanjutkan ajang Formula E di Jakarta pada tahun depan.
Gembong pun mengaku partainya tidak anti-terhadap balapan mobil listrik tersebut. Hanya saja, selama ini PDIP menentang Formula E digelar dengan menghamburkan APBD.
Hal ini merespons keinginan Fraksi PAN DPRD DKI saat menerima kedatangan Heru Budi ke ruangan fraksinya dalam kegiatan silaturahmi beberapa waktu lalu.
"Di awal kita sampaikan, bukan Fraksi PDIP menolak Formula E sama sekali. Tidak. Tetapi, yang kita tolak adalah soal pengalokasian anggaran gelaran Formula E yang menggunakan APBD," kata Gembong saat dihubungi, Kamis, 22 Desember.
Yang Gembong sayangkan, sejak Formula E digelar 4 Juni lalu hingga masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir dan digantikan oleh Heru saat ini, belum ada laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD.
Karenanya, jika Heru berniat melanjutkan balapan Formula E pada tahun 2023 dan 2024 seperti kesepakatan antara Anies dengan pemegang lisensi Formula E, Gembong meminta untuk tidak menggunakan biaya penyelenggaraan yang bersumber dari APBD.
"Kita dorong ke Pak Pj Gubernur, oke kalau sampeyan mau melanjutkan Formula E, silakan. Asal, jangan menggunakan dana APBD. Kalau business to business (oleh PT Jakpro) monggo. Tetapi, jangan menggrogoti APBD," ujarnya.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta meminta Heru Budi Hartono melanjutkan Formula E pada tahun 2023 dan 2024. PAN juga meminta Heru menyelenggarakan Formula E lebih baik dari semasa Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI sebelumnya.
"Formula E komitmennya masih dua tahun ke depan. Evaluasinya, kalaupun nanti ke depannya, saya kan enggak tahu. Saya berharap Formula E ke depan bisa menjadi legacy Bapak, bisa lebih baik lagi," kata Farazandi, Senin, 19 Desember.
Farazandi mengapresiasi ajang balap mobil listrik yang digelar era Anies pada 4 Juni 2022 lalu. Namun, menurut dia, Formula E kemarin memiliki banyak kendala dan banyak persiapan yang dilakukan dalam waktu sempit. Pendapatan daerah dari gelaran belapan tersebut juga tidak begitu menggembirakan.
"Kalaupun nanti menjadi legacy Bapak ke depan, mohon dipersiapkan. Jangan kayak kemarin, mepet, Pak," ujar Farazandi.
"Jujur, kalau penyelenggaraan kita apresiasi. Tapi untuk festival, dampak ekonomi ke masyarakat, dan lain-lain, jujur masih banyak kekurangannya, Pak," lanjutnya.
Tag Terpopuler
#mahkamah konstitusi #israel #iran #palestina #hari kartiniPopuler
Terkait
