DPRD DKI Ramai-ramai Pertanyakan Realiasi Pendapatan Daerah 2022 hanya 86,5 Persen ke Heru Budi

JAKARTA - Hampir semua Fraksi DPRD DKI Jakarta mempertanyakan realisasi pendapatan daerah dalam APBD tahun anggaran 2022 yang tidak mencapai target kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Fraksi PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, PSI, Golkar, dan PKB-PPP menyinggung perihal pendapatan yang tak mencapai target.

Pada tahun 2022, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp77,79 triliun. Namun, realisasi pendapatan tahun 2022 hanya mencapai Rp67,29 triliun atau setara 86,5 persen.

"Angka ini tentu tidak terlalu menggembirakan, mengingat pada tahun 2022 Jakarta dan Indonesia sudah mulai memasuki masa pemulihan dampak pandemi COVID-19. Kami meminta penjelasan kenapa realsiasi penerimaan ini meleset jauh dari target," kata Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Stephanie Octavia di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 24 Juli.

Kemudian, fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta juga menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) yang pencapaiannya hanya 81,94 persen atau sebesar Rp45,6 triliun dari target Rp55,66 triliun.

"Kami meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat lebih optimal dalam meningkatkan PAD melalui beberapa terobosan yang di antaranya pengoptimalan teknologi, melalui digitaisasi yang tentunya memberikan dampak positif dalam hal efektivitas dan efisiensi," tutur Bendahara Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Farazandi Fidiniansyah.

Dari kondisi ini, Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta pun meminta Heru mengevaluasi kinerja jajarannya, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI.

"Fraksi Partai Demokrat meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Unit Pelaksana Teknis yang selalu gagal merealisasikan target yang telah ditetapkan," ungkap Anggota Fraksi Demokrat Ali Muhammad Johan.