Faisal Basri Heran Mengapa Proyek Infrastruktur Lebih Penting dari Nyawa Manusia

JAKARTA - Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri menyoroti anggaran infrastruktur dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) 2021. Ia mengaku tak habis pikir, mengapa sektor ini mendapat alokasi dana yang begitu besar dibanding kesehatan.

"Pembangunan infrastruktur naiknya paling kencang dari Rp281,1 triliun menjadi Rp414 triliun. Alokasi infrastruktur tertinggi sepanjang sejarah di tengah COVID-19. Gila, luar biasa," katanya, dalam diskusi virtual, Kamis, 3 September.

Padahal, kata Faisal, belum ada kepastian pandemi COVID-19 akan berakhir tahun depan. Seharunya, pemerintah lebih fokus terhadap sektor kesehatan ketimbang memaksakan untuk melanjutkan pembangunan infastruktur di tengah kondisi krisis ini.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, akar permasalahan dari resesi ekonomi adalah masalah kesehatan. Tapi, anggaran penanganan kesehatan justru lebih kecil hanya sebesar Rp169,7 triliun atau setara dengan 6,2 persen dari total belanja negara. Anggaran ini sudah termasuk untuk vaksin.

"Anggaran kesehatannya turun, jadi lebih penting menyelamatkan proyek-proyek infrastruktur, ketimbang menyelamatkan nyawa manusia dengan memvaksinkan secara gratis. Ini negara apa ini? Kalau di negara lain pemerintahnya udah jatuh ini," tuturnya.

Alasan Jokowi

Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja nasional (RAPBN) 2021 pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur lebih besar dibanding sentor kesehatan yang hanya. Padahal, APBN kali ini disusun di masa pandemi COVID-19, dimana tidak ada yang dapat memastikan kapan wabah akan berakhir.

Pembangunan infrastruktur tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp414 triliun yang utamanya untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas. Sedangkan, anggaran kesehatan sebesar Rp169,7 triliun.

Presiden Joko Widodo mengatakan, anggaran infastruktur yang lebih besar ini digunakan untuk memperbaiki ketersediaan dan fungsi dari infrastuktur itu sendiri. Ia berujar, pandemi COVID-19 ini menunjukan infrastruktur digital menjadi sangat penting dan strategis.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun 2021 dengan anggaran Rp30,5 triliun termasuk melalui TKDD difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Jokowi mengatakan, dengan anggaran ini pemerintah berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama.

Anggaran juga akan dugunakan untuk mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T.

"Dengan demikian, belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas, infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata," tuturnya, dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangannya, di Kompleks Parlemen, Jumat, 14 Agustus.

Selain itu, Jokowi mengatakan, pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan permukiman juga harus dilakukan. Hal ini yang membuat anggaran infastruktur lebih besar dari anggaran kesehatan di APBN 2021.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kementerian yang paling besar menerima alokasi anggaran di 2021 adalah Kementerian PUPR dari Rp75,6 triliun tahun 2020 menjadi Rp149,8 triliun pada tahun depan.

"Belanja kementerian/lembaga memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi dan memperbaiki kondisi sosial serta kesehatan. Kementerian PUPR juaranya tahun depan kenaikan anggarannya mencapai Rp149,8 triliun," tuturnya, dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat, 14 Agustus.

Pemerintah, kata Sri, bukan tanpa alasan memberikan anggaran besar pada Kementerian PUPR. Pada tahun ini, anggaran Kementerian PUPR banyak mengalami pemotongan. Sehingga tahun depan membutuhkan anggaran besar dalam menjalankan pembangunan infrastruktur.

"Kita lihat tahun 2019 itu Rp100 triliun tahun ini dipotong sampai Rp75,6 triliun dan untuk itu kompensasinya tahun depan untuk program-program yang mengalami penundaan akan dikejar di tahun depan," jelasnya.