PBB Didesak Buka Penyelidikan Pembantaian Tahanan Politik 1988 di Iran dan Keterkaitan Presiden Ebrahim Raisi
Presiden Iran Ebrahim Raisi. (Wikimedia Commons/Fars Media Corporation/Ali Abak)

Bagikan:

JAKARTA - Mantan hakim dan penyelidik PBB yang terkemuka telah meminta Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet untuk menyelidiki 'pembantaian' tahanan politik tahun 1988 di Iran, termasuk dugaan peran Presiden Iran saat ini, Ebrahim Raisi, pada waktu itu.

Surat terbuka yang dirilis pada Hari Kamis, dilihat oleh Reuters, ditandatangani oleh sekitar 460 orang, termasuk mantan presiden Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Sang-Hyun Song dan mantan duta besar AS untuk peradilan pidana global Stephen Rapp.

Presiden Raisi yang mulai menjabat pada Agustus tahun lalu, berada di bawah sanksi AS atas masa lalu yang mencakup apa yang Amerika Serikat dan aktivis katakan sebagai keterlibatannya, sebagai salah satu dari empat hakim yang mengawasi pembunuhan tahun 1988. Kantornya di Teheran tidak memberikan komentar pada Hari Kamis.

Iran tidak pernah mengakui eksekusi massal terjadi di bawah Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusioner yang meninggal pada tahun 1989.

Sementara, Amnesty International telah menyebutkan jumlah yang dieksekusi sekitar 5.000, mengatakan dalam laporan 2018, bahwa jumlah sebenarnya bisa lebih tinggi.

"Para pelaku terus menikmati impunitas. Mereka termasuk Presiden Iran saat ini Ebrahim Raisi dan kepala kehakiman Gholam-Hossein Mohseni Ejei," kata surat terbuka itu, dikutip dari Reuters 28 Januari. Ejei menggantikan Raisi sebagai kepala peradilan Iran.

Presiden Raisi, ketika ditanya tentang tuduhan aktivis bahwa dia terlibat dalam pembunuhan itu, mengatakan pada konferensi pers Juni 2021: "Jika seorang hakim, seorang jaksa telah membela keamanan rakyat, dia harus dipuji."

"Saya bangga telah membela hak asasi manusia di setiap posisi yang saya pegang sejauh ini," sambung Presiden Raisi ketika itu.

Surat itu, yang diselenggarakan oleh kelompok Justice for Victims of the Massacre 1988 di Iran yang berbasis di Inggris, juga dikirim ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang 47 negara anggotanya membuka sesi lima minggu pada 28 Februari.

Penandatangan lainnya termasuk penyelidik PBB sebelumnya tentang penyiksaan dan mantan menteri luar negeri Australia, Belgia, Kanada, Italia, Kosovo dan Polandia.

Javaid Rehman, penyelidik PBB tentang hak asasi manusia di Iran yang akan melapor ke sesi tersebut, menyerukan dalam sebuah wawancara dengan Reuters Juni lalu untuk penyelidikan independen atas tuduhan eksekusi yang diperintahkan negara pada tahun 1988, sekaligus menelisik peran yang dimainkan oleh Raisi sebagai wakil jaksa Teheran.