Bertemu Pemimpin Uni Eropa, Presiden Ukraina Sebut Sanksi Diperlukan Sebelum Invasi Rusia
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy. (Wikimedia Commons/Mykhaylo Markiv/The Presidential Administration of Ukraine)

Bagikan:

JAKARTA - Sanksi Uni Eropa diperlukan sebelum kemungkinan invasi Rusia terjadi, menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, berbicara setelah pertemuan antara para pemimpin Eropa dan anggota Kemitraan Timurnya, Ukraina, Georgia, Moldova, Armenia dan Azerbaijan.

"Saya berhasil menjelaskan kepada rekan-rekan Eropa kami, bahwa bagi kami penting untuk menerapkan sanksi sebelum dan bukan setelah awal konflik apa pun, karena jika itu terjadi, eskalasi tidak akan terjadi," ujar Zelensky dikutip dari Euronews 16 Desember.

Dalam pertemuan pertama antara semua pihak sejak 2017, para pemimpin Uni Eropa berusaha menghidupkan kembali hubungan mereka dengan lima negara bekas Republik Uni Soviet.

Tujuan awal pertemuan itu adalah untuk memperkuat hubungan dengan Brussels, merujuk pada markas Uni Eropa, tetapi ketegangan dengan Rusia mencuri perhatian.

Sekarang ada harapan Uni Eropa akan memberikan jaminan dukungan terhadap setiap agresi Rusia, menyusul "destabilisasi berkelanjutan" dari tetangga timur Eropa.

Sebelum KTT, serangkaian pertemuan bilateral berlangsung, terutama dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, ketika pasukan Rusia terus berkumpul di perbatasannya dengan Ukraina.

Para pemimpin Uni Eropa ingin menunjukkan dukungan mereka yang jelas bagi integritas teritorial Kyiv, tetapi pertemuan puncak satu hari di Brussels menunjukkan keberhasilan terbatas pendekatan Brussels untuk mencoba membawa mitra timurnya ke dalam aliansi.

Tiga dari lima negara tersebut sejauh ini telah meminta keanggotaan Uni Eropa, yakni Georgia, Ukraina dan Moldova. Tetapi, seperti yang terjadi, bergabung dengan aliansi sangat tidak mungkin, karena Rusia menganggap wilayah itu sebagai halaman belakang di mana, tentu saja, memiliki kepentingan keamanan.

Namun, ada satu absen penting, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, yang memutuskan untuk menangguhkan keanggotaan Kemitraan Timur awal tahun ini, menyusul sanksi yang dikenakan oleh Uni Eropa.