Hasil Survei Ungkap Kepercayaan Publik Anjlok Tapi KPK Malah Beri Klaim Sebaliknya

JAKARTA - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) anjlok. Meski terpelanting ke posisi di luar tiga besar tapi lembaga ini justru memberi klaim sebaliknya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK hanya 71,1 persen atau menurun dibanding September 2020 di mana angkanya masih berada di 73,5 persen.

Sementara pada peringkat pertama diduduki oleh TNI dan presiden menempati urutan kedua. Kemudian berada di peringkat ketiga adalah Polri yang kini dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Angka ini didapat dari hasil survei yang dilakukan tatap muka secara nasional pada 2-6 November lalu. Sampel diambil dengan metode multistage random sampling dan diikuti 2.020 responden yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah dengan margin of error 2,9 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen.

Dikritisi mantan pegawai

Eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah kemudian menanggapi penurunan tingkat kepercayaan publik tersebut. Menurutnya, kondisi tersebut menyedihkan karena komisi antirasuah berada di bawah TNI, Presiden, Polri, dan sejumlah lembaga lain.

"Menyedihkan... Kepercayaan pd KPK anjlok," tulis Febri mengawali utasnya di akun Twitter @febridiansyah yang dikutip Senin, 6 Desember.

Pegiat antikorupsi ini bahkan mengatakan, KPK berada di urutan ke delapan jika bagian sangat percaya dan cukup percaya digabung. Sementara duduk di peringkat satu dan dua adalah TNI dengan 95 persen serta Presiden 86 persen.

Kemudian pada peringkat selanjutnya adalah Polri 80 persen; Mahkamah Agung 79 persen; Mahkamah Konstitusi 79 persen; Pengadilan 77 persen; Kejaksaan 76 persen; KPK 71 persen; MPR 67 persen; DPD 66 persen; DPR RI 62 persen; dan partai politik 52 persen.

Melihat kondisi ini, Febri kemudian sempat berbincang dengan Burhanuddin Muhtadi. Dari perbincangan ini, dia bilang, apa yang dialami oleh KPK itu menjadi harusnya menjadi alarm.

Apalagi, selama ini tingkat kepercayaan publik kepada KPK tidak pernah menyentuh angka di bawah 80 persen seperti yang dialami sekarang. "Tadi smpat bahas ini jg dg mas @BurhanMuhtadi. Benar yg ia bilang: ini ALARM," ujarnya.

"Tingkat kepercayaan terhadap KPK berada cenderung lebih dekat pada institusi politik seperti: MPR, DPD, DPR dan Parpol," imbuh Febri.

Lebih lanjut, hasil survei ini juga dinilai tak sejalan dengan pernyataan pimpinan KPK yang mengklaim lembaganya kini lebih baik. Sehingga, Febri meminta Firli Bahuri dkk untuk mengevaluasi kinerja mereka.

"Data yg dirilis @indikatorcoid siang ini sangat kontras dg klaim Pimpinan bahwa KPK lebih baik saat ini.. Alih2 menutup mata dan merasa semua baik2 saja, dalam momentum menjelang Hari Anti Korupsi Internasional ini alangkah baiknya Pimpinan KPK mengevaluasi diri. Bercerminlah," tegasnya.

Febri juga mengingatkan, KPK didirikan bukan untuk menggelar acara seremonial penuh gimmick tapi demi pemberantasan korupsi di Tanah Air. Hal ini, sambung dia, harusnya diingat oleh Firli Bahuri dkk.

"Pimpinan KPK yg memimpin institusi negara yg menurut Undang2 wajib bertanggungjawab pada publik mestinya kembali mengingat bagaimana harapan masyarakat ketika KPK didirikan," ujar Febri.

"Ingatlah, KPK didirikan utk memberantas korupsi. Bukan utk seremonial mou sj apalagi jk hanya gimmick. Semoga belum terlambat," tambahnya.

Kritikan juga datang dari mantan penyidik KPK, Novel Baswedan. Menurutnya, penurunan tingkat kepercayaan ini disebabkan tindakan pimpinan KPK yang kerap melakukan pelanggaran etik.

"Kepercayaan publik terhadap KPK turun, kita tahu turunnya yang paling besar indikatornya karena pimpinan KPK-nya justru malah melakukan pelanggaran yang banyak," ujar Novel kepada wartawan, Senin, 6 Desember.

Bagaimana sikap KPK?

Meski telah dikritik, komisi antirasuah justru membuat klaim terbalik. Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaganya sebenarnya meningkat jika melihat hasil survei secara keseluruhan.

Selain itu, kepuasan publik juga tercermin dengan pemberian predikat baik oleh para responden survei terhadap penegakan hukum.

"Merujuk pada riset tersebut jika kita bandingkan antara hasil survei pada bulan Juli 2021 dengan November 2021, survei menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap hasil kinerja pemberantasan korupsi secara keseluruhan mengalami peningkatan positif," kata Ali kepada wartawan.

Dia juga mengatakan peningkatan ini tak lepas dari sinergitas semua pihak termasuk aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, hingga pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Sehingga, ke depan KPK bersama sejumlah pihak terkait akan terus berupaya melaksanakan tugas dengan baik.

Sementara terkait keluarnya KPK dari posisi tiga besar lembaga publik yang paling dipercaya masyarakat seperti tahun sebelumnya, Ali bilang pihaknya akan mempelajari penyebabnya. Tujuannya, agar mereka bisa melakukan perbaikan.

"Kami akan mempelajari faktor-faktor penyebab untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikannya," pungkasnya.