JAKARTA - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menurun. Bahkan, lembaga ini tak masuk ke dalam tiga besar seperti sebelumnya.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK hanya 71,1 persen atau menurun dibanding September 2020 di mana angkanya masih berada di 73,5 persen.
Angka ini didapat dari hasil survei yang dilakukan tatap muka secara nasional pada 2-6 November lalu. Sampel diambil dengan metode multistage random sampling dan diikuti 2.020 responden yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah dengan margin of error 2,9 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen.
Menanggapi penurunan drastis ini, eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah angkat bicara. Katanya, kondisi tersebut menyedihkan karena komisi antirasuah berada di bawah TNI, Presiden, Polri, dan sejumlah lembaga lain.
"Menyedihkan... Kepercayaan pd KPK anjlok," tulis Febri mengawali utasnya di akun Twitter @febridiansyah yang dikutip Senin, 6 Desember.
Menyedihkan…
Kepercayaan pd KPK anjlok.
Jika bagian “Sangat Percaya & Cukup Percaya” dijumlahkan, KPK berada di urutan ke-8.
1. TNI 95
2. Presiden 86
3. Polri 80
4. MA 79
5. MK 79
6. Pengadilan 77
7. Kejaksaan 76
8. KPK 71
9. MPR 67
10. DPD: 66
11. DPR 62
12. Parpol 52 pic.twitter.com/mWUV8X5E4i
— Febri Diansyah (@febridiansyah) December 5, 2021
Berkaca dari hasil survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, kata Febri, KPK berada di urutan ke delapan jika bagian sangat percaya dan cukup percaya digabung. Sementara duduk di peringkat satu dan dua adalah TNI dengan 95 persen serta Presiden 86 persen.
Kemudian pada peringkat selanjutnya adalah Polri 80 persen; Mahkamah Agung 79 persen; Mahkamah Konstitusi 79 persen; Pengadilan 77 persen; Kejaksaan 76 persen; KPK 71 persen; MPR 67 persen; DPD 66 persen; DPR RI 62 persen; dan partai politik 52 persen.
BACA JUGA:
Melihat kondisi tersebut, pegiat antikorupsi itu kemudian berbincang dengan Burhanuddin Muhtadi. Dari perbincangan tersebut, Febri bilang, apa yang dialami oleh KPK itu menjadi harusnya menjadi alarm.
Apalagi, selama ini tingkat kepercayaan publik kepada KPK tidak pernah menyentuh angka di bawah 80 persen seperti yang dialami sekarang. "Tadi smpat bahas ini jg dg mas @BurhanMuhtadi. Benar yg ia bilang: ini ALARM," ujarnya.
"Tingkat kepercayaan terhadap KPK berada cenderung lebih dekat pada institusi politik seperti: MPR, DPD, DPR dan Parpol," imbuh Febri.
Lebih lanjut, hasil survei ini juga dinilai tak sejalan dengan pernyataan pimpinan KPK yang mengklaim lembaganya kini lebih baik. Sehingga, Febri meminta Firli Bahuri dkk untuk mengevaluasi kinerja mereka.
"Data yg dirilis @indikatorcoid siang ini sangat kontras dg klaim Pimpinan bahwa KPK lebih baik saat ini.. Alih2 menutup mata dan merasa semua baik2 saja, dalam momentum menjelang Hari Anti Korupsi Internasional ini alangkah baiknya Pimpinan KPK mengevaluasi diri. Bercerminlah," tegasnya.
Febri juga mengingatkan, KPK didirikan bukan untuk menggelar acara seremonial penuh gimmick tapi demi pemberantasan korupsi di Tanah Air. Hal ini, sambung dia, harusnya diingat oleh Firli Bahuri dkk.
"Pimpinan KPK yg memimpin institusi negara yg menurut Undang2 wajib bertanggungjawab pada publik mestinya kembali mengingat bagaimana harapan masyarakat ketika KPK didirikan," ujar Febri.
"Ingatlah, KPK didirikan utk memberantas korupsi. Bukan utk seremonial mou sj apalagi jk hanya gimmick. Semoga belum terlambat," pungkasnya.