JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi hasil survei yang dikeluarkan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang mencatat penurunan tingkat kepercayaan publik.
Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, survei semacam ini merupakan umpan balik dari masyarakat terkait kinerja mereka serta bahan masukan. Sementara terkait penurunan tingkat kepercayaan, dia justru mengklaim sebaliknya.
Menurut Ali, kepercayaan masyarakat terhadap lembaganya sebenarnya meningkat jika melihat hasil survei secara keseluruhan. Meskipun dalam survei itu, KPK di posisi kelima atau berada di bawah Polri dan Mahkamah Agung.
"Merujuk pada riset tersebut jika kita bandingkan antara hasil survei pada bulan Juli 2021 dengan November 2021, survei menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap hasil kinerja pemberantasan korupsi secara keseluruhan mengalami peningkatan positif," kata Ali kepada wartawan, Senin, 6 Desember.
BACA JUGA:
Selain itu, kepuasan publik juga tercermin dengan pemberian predikat baik oleh para responden survei terhadap penegakan hukum.
Lebih lanjut, Ali mengatakan peningkatan ini tak lepas dari sinergitas semua pihak termasuk aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, hingga pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Sehingga, ke depan KPK bersama sejumlah pihak terkait akan terus berupaya melaksanakan tugas dengan baik.
Sementara terkait keluarnya KPK dari posisi tiga besar lembaga publik yang paling dipercaya masyarakat seperti tahun sebelumnya, Ali bilang pihaknya akan mempelajari penyebabnya. Tujuannya, agar mereka bisa melakukan perbaikan.
"Kami akan mempelajari faktor-faktor penyebab untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikannya," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepercayaan masyarakat menurun terhadap KPK. Saat ini, KPK menempati peringkat 5.
Pada hasil survei sebelumnya, KPK selalu menempati posisi ke dua atau tiga. Tapi saat justru jauh menurun.
Berikut ini hasil survei beberapa lembaga dan institusi terkait kepercayaan masyatakat:
1. TNI: 95 persen
2. Presiden: 86 persen
3. Polri: 80 persen
4. Mahkamah Agung: 79 persen
5. KPK: 71 persen
6. Kejaksaan: 76 persen
7. MPR: 67 persen
8. DPD: 66 persen
9. DPR: 62 persen
10. Partai Politik: 52 persen