Sekjen PBB: Terorisme dan Kekerasan Tidak Boleh Dibiarkan Merusak Stabilitas Irak
Sekjen PBB Antonio Guterres Wikimedia Commons U.S. Mission Photo Eric Bridiers. (U.S. Mission/Eric Bridiers)

Bagikan:

JAKARTA - PBB mengutuk serangan drone di kediaman Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi, dengan Sekjen Antonio Guterres menyerukan para pelaku dimintai pertanggungjawaban dan meminta warga Irak menahan diri dari kekerasan.

Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi lolos tanpa cedera dari upaya pembunuhan dengan pesawat tak berawak bersenjata (drone) di Baghdad, kata para pejabat pada Hari Minggu, dalam sebuah insiden yang meningkatkan ketegangan di Irak beberapa minggu setelah pemilihan umum yang disengketakan oleh kelompok-kelompok milisi yang didukung Iran.

Misi Bantuan PBB untuk Irak (UNAMI) mengutuk keras upaya pembunuhan terhadap PM Irak Mustafa al-Kadhimi, menyusul serangan pesawat tak berawak yang ditujukan ke rumahnya di Zona Hijau Baghdad yang dijaga ketat.

Menurut laporan berita, serangan drone yang meledak menyebabkan kerusakan pada kediaman dan beberapa penjaga keamanan Perdana Menteri terluka dalam serangan itu.

Zona Hijau merupakan wilayah perkantoran pemerinath dan banyak kedutaan asing. Sejauh ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Sisa-sisa dari drone bermuatan bahan peledak telah ditemukan, sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung.

"Misi menyatakan kelegaannya bahwa Perdana Menteri tidak terluka dalam serangan pesawat tak berawak," sebut UNAMI dalam pernyataannya, mengutip UN News 8 November

Dalam sebuah pernyataan, Sekjen PBB António Guterres juga mengecam keras serangan itu, menyerukan para pelaku penyerangan untuk dimintai pertanggungjawaban.

"Sekretaris Jenderal meminta semua warga Irak untuk menahan diri sepenuhnya, menolak semua kekerasan dan setiap upaya untuk mengacaukan Irak. Mendesak semua aktor politik untuk menegakkan tatanan konstitusional dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog damai dan inklusif," sebut pernyataan itu.

“Terorisme, kekerasan dan tindakan melanggar hukum tidak boleh dibiarkan merusak stabilitas Irak dan menggagalkan proses demokrasinya," lanjutnya.

Untuk diketahui, protes terhadap hasil pemilihan parlemen bulan lalu di luar Zona Hijau Hari Jumat, berubah menjadi kekerasan, ketika demonstran bentrok dengan pasukan keamanan, dilaporkan menuduh elit politik Irak mencurangi pemungutan suara.

Seorang pengunjuk rasa dilaporkan tewas, dan puluhan personel keamanan terluka. Perdana Menteri telah memerintahkan penyelidikan atas apa yang menyebabkan kekerasan tersebut.

Jumlah pemilih untuk pemilihan rendah, dengan hanya 41 persen yang memilih, dan pendukung partai dan milisi pro-Iran, kalah, menurut hasil awal. Para pengunjuk rasa dilaporkan menyerukan Pemerintah, dan komisi pemilihan independen Irak, untuk mengadakan penghitungan ulang.

Misi PBB bergabung dengan Perdana Menteri, menyerukan \tenang dan mendesak menahan diri' dalam beberapa hari mendatang setelah upaya pembunuhan.

"Selain itu, UNAMI sangat mendorong semua pihak untuk bertanggung jawab atas de-eskalasi dan terlibat dalam dialog untuk meredakan ketegangan politik, menegakkan kepentingan nasional Irak."

UNAMI menambahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa "mendukung semua orang Irak yang merindukan perdamaian dan stabilitas; mereka tidak pantas mendapatkan yang kurang."