Rencana Google Blokir Cookies Disebut Sebagai Tindakan Anti-persaingan, Ini Alasannya

JAKARTA - Rencana Google  untuk memblokir alat pelacak web populer yang disebut "cookies" adalah tindakan anti-persaingan. Hal ini diungkapkan oleh sekelompok pengiklan, penerbit, dan perusahaan teknologi dalam keluhan mereka kepada regulator antimonopoli Uni Eropa.

Keluhan tersebut dapat meningkatkan penyelidikan Komisi Eropa yang dibuka pada bulan Juni ke unit Alphabet Google's Privacy Sandbox yang menurut perusahaan dapat memungkinkan bisnis untuk menargetkan kelompok konsumen tanpa mengidentifikasi individu.

Google mengatakan setahun yang lalu bahwa mereka akan melarang beberapa cookie di browser Chrome-nya untuk meningkatkan privasi pengguna dan menawarkan Privacy Sandbox sebagai alternatifnya.

Gerakan untuk Web Terbuka (MOW) mengatakan proposal itu akan memberi Google kekuatan untuk memutuskan data apa yang dapat dibagikan di web dan dengan siapa bisa dibagikan. Ini membuat kekuatan mereka semakin tak tertandingi dan memonopoli mesin pencari.

"Google mengatakan mereka memperkuat 'privasi' untuk pengguna akhir tetapi tidak. Namun, yang sebenarnya mereka usulkan adalah penambangan data yang menyeramkan," kata pengacara MOW Tim Cowen dalam sebuah pernyataan.

Komisi mengkonfirmasi penerimaan pengaduan, dengan mengatakan akan menilainya berdasarkan prosedur standar. Pada bulan Juni, mereka memulai penyelidikan terhadap layanan teknologi iklan tampilan online Google.

Google telah menawarkan untuk menyelesaikan kasus ini dalam upaya untuk menghindari kemungkinan denda dan penyelidikan berkepanjangan yang mengganggu. Hal ini diungkapkan oleh seseorang yang mengetahui masalah tersebut di Google kepada Reuters pekan lalu.

Google menolak mengomentari keluhan MOW dan merujuk pada pernyataan sebelumnya yang dirilis ketika menawarkan konsesi kepada pengawas persaingan Inggris, yang menggambarkan Privacy Sandbox sebagai inisiatif terbuka untuk memberikan privasi yang kuat bagi pengguna sambil juga mendukung penerbit.

Departemen Kehakiman AS juga memeriksa masalah ini, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.

Keluhan kelompok tersebut kepada regulator Inggris mendorong penyelidikannya yang kemudian membuat Google menawarkan konsesi.