FCC Tolak Dana Subsidi Broadband untuk Starlink, Unit Internet Satelit Milik SpaceX

JAKARTA - Badan Komunikasi Federal Amerika Serikat (FCC) pada Selasa 12 Desember mengonfirmasi keputusannya untuk menolak dana subsidi broadband sebesar 885,5 juta dolar AS (Rp13,8 triliun) untuk Starlink, unit internet satelit milik SpaceX.

FCC menyatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada ketidakmampuan Starlink memenuhi persyaratan dasar program dan bahwa Starlink tidak dapat membuktikan bahwa mereka dapat memberikan layanan sesuai yang dijanjikan setelah SpaceX menantang keputusan tersebut.

"Komisi FCC mengikuti tinjauan hukum, teknis, dan kebijakan yang cermat untuk menentukan bahwa pemohon ini gagal memenuhi tanggung jawabnya," kata Ketua FCC, Jessica Rosenworcel.

FCC mencantumkan beberapa alasan termasuk kegagalan SpaceX meluncurkan roket Starship, dan menyebut "sifat yang tidak pasti dari peluncuran Starship di masa depan dapat memengaruhi kemampuan Starlink untuk memenuhi" kewajibannya.

Keputusan ini awalnya diambil pada Agustus 2022 setelah data uji kecepatan, ketika Starlink setuju untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi untuk 642.000 rumah dan bisnis di pedesaan di 35 negara bagian.

SpaceX menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan FCC, menyebut Starlink sebagai "salah satu opsi terbaik, bahkan kemungkinan opsi terbaik" untuk mencapai tujuan program internet pedesaan tersebut.

Kedua komisaris Republik di lima anggota FCC membantah keputusan ini, menyatakan bahwa FCC tidak seharusnya memaksa SpaceX untuk mencapai target 2025 tiga tahun lebih awal dan mengindikasikan bahwa kemarahan pemerintahan Joe Biden terhadap Elon Musk dapat menjadi penyebabnya.

Komisaris FCC Brendan Carr mengatakan bahwa keputusan ini "sesuai dengan pola pelecehan regulasi pemerintahan Biden" dan menuduh FCC turut serta dalam "daftar yang semakin panjang dari lembaga administratif yang mengambil tindakan terhadap bisnis Elon Musk."

Musk menanggapi keputusan FCC dengan mengatakan bahwa Starlink adalah satu-satunya perusahaan yang benar-benar memecahkan masalah broadband pedesaan secara besar-besaran. Ia berpendapat bahwa program tersebut seharusnya dibubarkan dan dana dikembalikan kepada pembayar pajak, bukan disalurkan kepada mereka yang tidak menyelesaikan pekerjaan