X Gugat Jaksa Agung California atas UU Moderasi Konten Medsos yang Menyesatkan

JAKARTA - Platform rebranding Twitter, X dilaporkan menggugat negara bagian Amerika Serikat (AS), California. Gugatan tersebut atas undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan rincian tentang praktik moderasi konten mereka.

Undang-undang yang dimaksud adalah AB 587 disahkan oleh Gubernur California Gavin Newsom pada September lalu, yang mewajibkan perusahaan media sosial untuk memposting persyaratan layanan mereka secara online, menyerahkan laporan tengah tahunan yang menguraikan kebijakan dan praktik moderasi konten mereka.

Platform harus mengungkapkan cara kerja sistem moderasi konten otomatisnya, cara mereka mendefinisikan kategori konten kontroversial seperti perkataan yang mendorong kebencian dan disinformasi, serta jumlah konten yang ditandai atau dihapus dalam kategori tersebut.

Dalam pengaduan yang diajukan di Pengadilan Distrik Timur California terhadap jaksa agung negara bagian Robert Bonta, X menuduh undang-undang tersebut melanggar Amandemen Pertama dan konstitusi karena berpotensi memaksa perusahaan untuk memoderasi ucapan bermuatan politik dari pengguna.

"Tujuan sebenarnya dari AB 587 adalah untuk menekan platform media sosial agar menghilangkan konten tertentu yang dilindungi konstitusi yang dipandang oleh Negara sebagai konten yang bermasalah," tulis X mengutip Antara.

Gugatan itu muncul ketika Elon Musk sebagai pemilik X, meningkatkan retorikanya mengenai jenis pidato apa yang boleh diizinkan di platformnya, karena bisnis periklanannya mengalami kerugian pendapatan yang besar sebagai akibat pendekatan terhadap moderasi konten, seperti disitat dari CNN Internasional, Sabtu, 9 September.

Di bawah kepemimpinan Musk, platform ini telah membuat beberapa perubahan pada kebijakan kontennya, termasuk menghentikan penegakan kebijakan misinformasi COVID-19 dan memulihkan banyak pengguna yang sebelumnya dilarang.

Melansir Engadget, ternyata X tidak sendirian dalam menentang hukum. Sejumlah kelompok industri juga menentang AB 587.

Netchoice, sebuah kelompok perdagangan yang mewakili Meta, Google, TikTok dan perusahaan teknologi lainnya berdebat tahun lalu, yang menganggap AB 587 akan membantu pelaku kejahatan menghindari tindakan keamanan perusahaan, dan mempersulit untuk menegakkan aturan mereka.