X Corp Milik Elon Musk, Gugat California Terkait Aturan Transparansi Media Sosial

JAKARTA - X Corp, platform media sosial yang dulunya dikenal sebagai Twitter dan dimiliki oleh Elon Musk, menggugat California pada  Jumat 8 September terkait undang-undang negara bagian yang menetapkan aturan transparansi baru untuk perusahaan media sosial, yang mengharuskan mereka untuk memublikasikan kebijakan mereka dalam mengawasi disinformasi, pelecehan, ujaran kebencian, dan ekstremisme.

X, platform media sosial tersebut, mengatakan bahwa undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Majelis 587 melanggar hak kebebasan berbicara mereka di bawah Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat dan konstitusi negara bagian California.

Dalam keluhan yang diajukan di pengadilan federal di Sacramento, California, X mengatakan bahwa "tujuan sebenarnya" undang-undang tersebut adalah untuk mendesak perusahaan media sosial agar menghilangkan konten yang dianggap tidak menyenangkan oleh negara bagian.

Dengan cara ini, California memaksa perusahaan untuk mengadopsi pandangan negara bagian tentang isu-isu yang penuh kontroversi secara politik, "sebuah bentuk pidato yang dipaksakan itu sendiri," kata X.

Setelah membeli Twitter  Oktober tahun lalu, Musk, yang menggambarkan dirinya sebagai absolutis kebebasan berbicara, memecat banyak karyawan yang bertanggung jawab atas pemantauan dan pengaturan konten, dan mengembalikan beberapa akun yang dilarang oleh manajemen sebelumnya.

Liga Anti-Pemfitnahan dan Center for Countering Digital Hate telah mendokumentasikan peningkatan volume ujaran kebencian di X yang menargetkan orang Yahudi, orang kulit hitam, pria gay, dan trans gender sejak Musk mengambil alih.

Musk, orang terkaya di dunia, juga menjalankan perusahaan mobil listrik Tesla dan perusahaan eksplorasi luar angkasa SpaceX.

Kantor Jaksa Agung California, Rob Bonta, yang menegakkan hukum negara bagian, mengatakan akan merespons keluhan tersebut di pengadilan.

AB 587 mengharuskan perusahaan media sosial dengan pendapatan tahunan kotor setidaknya 100 juta dolar AS (Rp1,5 triliun) untuk mengeluarkan laporan setengah tahunan yang menjelaskan praktik moderasi konten mereka, dan memberikan data tentang jumlah postingan yang tidak disukai dan bagaimana mereka ditangani.

Undang-undang juga mengharuskan perusahaan untuk menyediakan salinan syarat dan ketentuan layanan mereka. Kegagalan untuk mematuhi undang-undang tersebut berisiko didenda sipil hingga 15.000 dolkar AS (Rp229,8 juta) per pelanggaran per hari.

Gavin Newsom, gubernur Demokrat California, menandatangani undang-undang tersebut pada bulan September tahun lalu, mengatakan bahwa negara bagian tersebut tidak akan membiarkan media sosial digunakan sebagai alat untuk menyebarkan kebencian dan disinformasi.

Musk yang sudah memecat ribuan karyawan setelah membeli Twitter, dan pada Senin 4 September menyalahkan para kritikus, termasuk ADL, atas penurunan pendapatan iklan AS sebesar 60%.

Dalam wawancara terbaru, A.J. Brown, yang mengundurkan diri pada bulan Juni sebagai kepala keamanan merek dan kualitas iklan X, mengatakan bahwa perubahan kebijakan yang diadopsi oleh Musk yang membatasi keterlihatan postingan yang tidak disukai di X daripada menghapusnya membuat sulit meyakinkan pengiklan bahwa platform tersebut aman.