JAKARTA - Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Gina Raimondo, termasuk dalam sekelompok pejabat senior AS yang emailnya diretas oleh sekelompok pihak yang oleh Microsoft disebut berasal dari China. Hal ini dikatakan sebuah sumber yang diberi informasi tentang masalah tersebut, karena dampak dari pencurian digital ini terus menyebar.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyampaikan kepada diplomat puncak China, Wang Yi, dalam pertemuan di Jakarta pada Kamis 13 Juli. "Tindakan apa pun yang menargetkan pemerintah AS, perusahaan AS, atau warga negara Amerika "sangat mengkhawatirkan bagi kami, dan kami akan mengambil tindakan yang sesuai untuk mempertanggungjawabkan mereka yang bertanggung jawab," kata sumber lainnya, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS.
Pada Selasa, 11 Juli Microsoft mengungkapkan bahwa sebuah operasi peretasan rahasia China telah memanfaatkan kerentanan dalam perangkat lunak otentikasi perusahaan tersebut untuk secara diam-diam meretas akun email dari 25 organisasi yang tidak disebutkan namanya.
Sejak berita tersebut muncul, beberapa korban selain Departemen Perdagangan mengakui bahwa mereka terkena dampaknya, termasuk staf di Departemen Luar Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat AS. Aktivitas peretasan dimulai pada bulan Mei dan berlangsung selama sekitar satu bulan.
Kementerian Luar Negeri China menolak tuduhan itu dan menyebut tuduhan tersebut sebagai "disinformasi" dalam pernyataan kepada Reuters pada awal minggu ini.
BACA JUGA:
Departemen yang dipimpin Raimondo telah menerapkan serangkaian kebijakan pengendalian ekspor terhadap China, membatasi transfer semikonduktor dan teknologi sensitif lainnya.
Sementara Juru bicara Departemen Perdagangan mengatakan pada Rabu 12 Juli bahwa Microsoft telah memberitahukan kepada lembaga tersebut tentang "pengompromian terhadap sistem Office 365 Microsoft, dan Departemen itu segera mengambil tindakan untuk merespons." Namun, juru bicara tersebut menolak berkomentar mengenai intrusi terhadap email Raimondo secara khusus.
Sebuah laporan oleh kantor inspektur jenderal AS pada Maret lalu juga dengan tajam mengkritik "kekurangan mendasar" Departemen Perdagangan dalam program tanggap atas kejadian keamanan siber, dengan menyatakan bahwa departemen tersebut melanggar protokol keamanan, tidak menggunakan dengan baik alat perlindungan siber, dan menangani serangan siber simulasi dengan buruk.
Seorang pejabat senior FBI mengatakan pada Rabu lalu bahwa tidak ada informasi terklasifikasi yang diambil selama operasi peretasan tersebut. Peretasan itu sangat ditargetkan, hanya mengakses kotak surat elektronik (inbox) dan tidak menghancurkan data.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #suriah #nataru #natalPopuler
