Penambang Bitcoin di AS Bakal Dikenai Pajak 30 Persen

JAKARTA - Gedung Putih menilai industri penambangan Bitcoin sebagai aktivitas yang merugikan lingkungan dan terbatas dalam manfaat ekonomi. Sebagai bagian dari anggaran federal berikutnya, Gedung Putih berusaha meyakinkan Kongres untuk memberlakukan pajak perubahan iklim sebesar 30 persen pada penambang mata uang kripto.

Perubahan ini, yang diberi nama pajak pita (DAME) Digital Asset Mining Energy, dirancang untuk mendorong perusahaan penambangan untuk mulai mempertimbangkan "kerugian sosial" yang mereka sebabkan, termasuk harga energi yang lebih tinggi dan emisi gas rumah kaca.

Seperti yang dilaporkan oleh Yahoo News, Dewan Penasihat Ekonomi presiden berencana untuk menerbitkan pos blog di situs web Gedung Putih pada hari Selasa yang membenarkan pajak pita sebagai "contoh dari upaya Administrasi untuk melawan perubahan iklim dan menurunkan harga energi".

"Saat ini, perusahaan penambangan kriptocurrency tidak perlu membayar biaya penuh yang mereka timbulkan pada orang lain, dalam bentuk polusi lingkungan setempat, harga energi yang lebih tinggi, dan dampak peningkatan emisi gas rumah kaca pada iklim," demikian tulis CEA dalam postingannya.

Pajak akan diterapkan secara bertahap selama 3 tahun, dimulai dari 10 persen di tahun pertama sebelum naik menjadi 20 persen dan akhirnya 30 persen dalam dua tahun berikutnya. Selama 10 tahun, pajak tersebut diperkirakan akan menghasilkan pendapatan sebesar 3,5 miliar dolar AS (Rp51,5 triliun).

Seorang ekonom CEA yang berbicara kepada Yahoo menambahkan bahwa manfaat ekonomi penambangan kripto tetap "tidak jelas", sementara kekhawatiran masih mengintai tentang stabilitas keuangan dan risiko lingkungan industri tersebut.

Penambangan Bitcoin menjadi tidak populer bagi banyak politisi sayap kiri di banyak negara maju karena kontribusinya yang diduga pada perubahan iklim melalui konsumsi energi yang besar. Pada April 2022, sekelompok politisi Demokrat termasuk progresif seperti Alexandria Ocasio Cortez menandatangani surat ke Environmental Protection Agency (EPA) untuk menyelidiki apakah perusahaan penambangan melanggar undang-undang lingkungan.

Pendukung Bitcoin merespons dengan surat mereka sendiri kepada agensi tersebut pada bulan berikutnya, membantah berbagai kesalahpahaman tentang kerugian penambangan Bitcoin. Komunitas tersebut umumnya sangat menentang upaya untuk mengatur industri penambangan atau mengubah kode Bitcoin agar penambangan dihilangkan dari operasinya.

Para kritikus mengomentari pajak penambangan Bitcoin yang diusulkan pemerintahan Biden. Mereka percaya bahwa biaya tersebut secara sembarangan menargetkan bentuk-bentuk konsumsi energi tertentu. "Ini menempatkan garis yang jelas bahwa mereka tidak menyukai industri ini. Mereka mencari cara untuk menghambatnya," kata Tom Mapes, direktur kebijakan energi di Kamar Dagang Digital.