IMF Peringatkan Negara-negara yang Gunakan Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar Resmi

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan peringatan bahwa memberikan status mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah atau mata uang resmi dapat menyebabkan efek buruk pada kedaulatan dan stabilitas moneter suatu negara.

Menurut IMF, hal ini bisa menjadi masalah stabilitas keuangan karena meningkatkan adopsi dan eksposur lembaga keuangan tradisional terhadap aset kripto yang mudah berubah dan akan meningkatkan profil risiko mereka. IMF menekankan bahwa pemberian status mata uang kripto sebagai mata uang resmi atau alat pembayaran yang sah harus dihindari dan pendapatan pemerintah harus dilindungi dari masalah volatilitas.

IMF menyarankan negara untuk meminimalkan penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran resmi dan menghindari menjamin konversi kripto ke fiat. IMF juga mengatakan bahwa kurangnya lembaga dan kebijakan domestik yang kredibel adalah garis pertahanan pertama dalam hal stabilitas moneter suatu negara dan kelemahan di sini sering kali menyebabkan orang menukarkan fiat mereka dengan mata uang asing.

Untuk mengurangi substitusi fiat ke dalam aset kripto, IMF menyarankan pembangunan institusi yang lebih kuat dan menciptakan kebijakan solid yang meningkatkan kepercayaan pada sistem tradisional.

IMF menekankan perlunya menciptakan Kerangka Kebijakan Moneter (MPF) yang transparan, koheren, dan konsisten untuk memastikan publik memahami kebijakan dan dampaknya. MPF yang solid ini diharapkan dapat membantu menjaga ekspektasi pasar, mengekang substitusi mata uang, dan memastikan efektivitas kebijakan moneter.

IMF menyoroti delapan poin lain yang harus dipertimbangkan oleh negara-negara dan bank sentral mereka untuk pembuatan kebijakan dan regulasi cryptocurrency yang efektif. IMF mengimbau negara-negara untuk melindungi dari arus modal yang berlebihan dan mengelola arus modal dengan tepat melalui langkah-langkah yang efektif. IMF juga mengatakan bahwa risiko yang berasal dari aset kripto harus dianalisis secara teratur dan perpajakan atas aset tersebut harus "tidak ambigu".

Selain itu, negara-negara perlu menetapkan "kepastian hukum" seputar aset kripto dan mengatasi risiko yang diperlukan secara proaktif. IMF mendorong negara-negara untuk membuat kerangka kerja bersama di seluruh lembaga, serta memastikan regulasi yang tepat waktu dan efektif di sektor ini. Tiga elemen terakhir berfokus pada peningkatan kerja sama global di antara para regulator dan penguasa. IMF mengatakan bahwa negara-negara juga harus memantau bagaimana aset kripto berdampak pada ekonomi lain.

IMF mendesak kolaborasi global dalam mengembangkan infrastruktur digital dan solusi alternatif untuk meningkatkan pembayaran lintas batas karena ini adalah salah satu area inti di mana utilitas cryptocurrency mengungguli uang fiat sebagai sistem keuangan yang sudah digunakan dalam beberapa ratus tahun belakangan.