El Salvador Bikin IMF Ngamuk: Bitcoin Tidak Boleh Jadi Alat Pembayaran yang Sah

JAKARTA – Di tengah rencana Presiden El Salvador Nayib Bukele yang akan mendirikan kota Bitcoin, International Monetary Fund (IMF) kembali mengecam El Salvador. Lembaga pengontrol sistem moneter dunia itu mengatakan bahwa volatilitas harga Bitcoin sangat tinggi dan tidak boleh digunakan sebagai alat tukar.

Sebagai informasi, El Salvador telah menjadi sorotan dunia karena mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi negara. Peraturan tersebut mulai berlaku pada bulan September lalu. Ketika market crash beberapa waktu kemudian, El Salvador memborong Bitcoin. Saat ini negara tersebut dilaporkan memiliki Bitcoin sebanyak 1.120 BTC.

IMF dan negara anggotanya telah membahas tindakan El Salvador. Pembahasan tersebut meliputi “adopsi bitcoin sebagai alat tukar resmi, regulasi dan pengawasan penyedia layanan bitcoin, dan e-wallet Chivo.” Dalam “Staf Concluding Statement of the 2021 Article IV Mission” untuk El Salvador, IMF memaparkan secara rinci kecaman mereka terhadap salah satu negara Amerika Latin tersebut:

“Mengingat volatilitas harga bitcoin yang tinggi, penggunaannya sebagai alat pembayaran yang sah menimbulkan risiko signifikan terhadap perlindungan konsumen, integritas keuangan, dan stabilitas keuangan. Penggunaannya juga menimbulkan kewajiban kontinjensi fiskal. Karena risiko tersebut, bitcoin tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.”

IMF juga berencana “mempersempit ruang lingkup undang-undang bitcoin” dan mendesak El Salvador untuk memperkuat “peraturan dan pengawasan ekosistem pembayaran baru.”

Pernyataan terbaru dari IMF datang satu hari setelah Presiden Bukele mengumumkan rencana untuk membangun kota bitcoin pertama di dunia yang ditenagai oleh gunung berapi dan dibiayai oleh obligasi bitcoin. Dia mencatat tidak akan ada pajak di kota bitcoin kecuali pajak pertambahan nilai (PPN).

“Rencana untuk menerbitkan obligasi negara dan menggunakan hasilnya untuk membeli bitcoin dan mendanai rencana infrastruktur yang diumumkan pada 20 November, terjadi setelah pekerjaan teknis misi selesai, dan tidak didiskusikan dengan pihak berwenang,” jelas IMF.

Presiden Nayib Bukele tidak diam dan merespon kecaman dari IMF dengan mengatakan: “Meskipun kami jelas tidak setuju pada beberapa hal, seperti adopsi bitcoin, analisis yang dilakukan negara kami menarik.”