IMF Pinjamkan Rp22,4 Triliun ke El Salvador, Syaratnya Aturan Bitcoin Harus Dirombak

JAKARTA - El Salvador, negara kecil di Amerika Tengah yang dikenal dengan kebijakan beraninya menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, kini harus menghadapi menelan pil pahit. 

Setelah empat tahun negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) terkait rencana pinjaman dana sebesar 1,4 miliar dolar AS (sekitar Rp22,4 triliun), pemerintah negara tersebut akhirnya resmi mendapat pinjaman. Namun, kesepakatan ini memiliki syarat yang memaksa El Salvador untuk merombak kebijakan Bitcoin yang selama ini menjadi kebanggaan mereka.

Menurut IMF, jika kesepakatan ini disetujui, El Salvador akan mengubah beberapa aturan terkait Bitcoin. Salah satu yang paling menonjol adalah keputusan untuk menjadikan penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran sukarela bagi sektor swasta.

IMF mendesak El Salvador supaya tidak mewajibkan penggunaan Bitcoin seperti yang telah diterapkan sebelumnya. El Salvador melegalkan Bitcoin sebagai mata uang resmi pada tahun 2021. Selain itu, pemerintah juga akan membatasi keterlibatan sektor publik dalam transaksi kripto dan mengurangi peran dompet digital Chivo yang dicanangkan oleh pemerintah.

Perubahan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung penyesuaian ekonomi makro dan reformasi struktural yang diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Kesepakatan dengan IMF juga mencakup sejumlah langkah untuk memperkuat kerangka hukum anti-korupsi dan menyelaraskan regulasi perbankan dengan standar internasional. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan stabilitas ekonomi El Salvador.

Melansir Decrypt, Wakil Direktur IMF Luis Cubeddu menjelaskan bahwa langkah-langkah ini akan mengurangi risiko yang terkait dengan proyek Bitcoin, sejalan dengan kebijakan IMF. Langkah El Salvador yang menjadikan Bitcoin sebagai mata uang sah memang sempat menjadi sorotan dunia internasional. 

Namun, kebijakan tersebut juga menghadapi banyak hambatan, baik dari sisi pasar kripto yang volatil maupun dari dalam negeri yang melihatnya sebagai tindakan berisiko. Sebagai imbalannya, jika El Salvador merombak kebijakan Bitcoin, IMF menjanjikan negara tersebut akan dana tambahan dari bank-bank pembangunan internasional mencapai lebih dari 3,5 miliar dolar AS (sekitar Rp56 triliun). 

Namun, untuk bisa mendapatkan dana tersebut, pemerintah El Salvador harus mereformasi sektor ekonomi dalam negeri, termasuk memperbaiki defisit anggaran dan menangani utang negara yang sudah mencapai 85% dari PDB pada 2024.