IMF Tak Terima El Salvador Gunakan Bitcoin Sebagai Alat Transaksi

JAKARTA - El Salvador, negara di Amerika Latin yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat transaksi sejak 2021 mendapatkan teguran dari Dana Moneter Internasional (IMF). IMF mendesak El Salvador untuk mempersempit penerapan undang-undang Bitcoin. Julie Kozack, Direktur Komunikasi IMF, menyampaikan bahwa diskusi dengan otoritas El Salvador terus berlangsung terkait risiko penggunaan Bitcoin di negara tersebut.

Sebagai informasi tambahan, El Salvador mulai menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi resmi negara pada 7 September 2021. Pada tanggal tersebut, undang-undang Bitcoin yang disahkan oleh pemerintah El Salvador, di bawah kepemimpinan Presiden Nayib Bukele, resmi berlaku. Dengan ini, El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, di samping dolar AS yang telah menjadi mata uang resmi negara sejak tahun 2001.

“Mengatasi risiko yang timbul dari penggunaan Bitcoin merupakan salah satu elemen penting dalam pembicaraan kami,” ujar Kozack dalam konferensi pers yang digelar Kamis 3 Oktober 2024. Ia menambahkan, IMF telah merekomendasikan El Salvador untuk membatasi undang-undang Bitcoin, memperkuat kerangka regulasi, serta mengawasi lebih ketat ekosistem mata uang kripto tersebut.

IMF juga mengusulkan agar keterlibatan sektor publik dalam penggunaan Bitcoin dikurangi guna meminimalkan risiko ekonomi lebih lanjut. “Kami sedang berupaya mencapai kesepakatan dengan El Salvador terkait program baru yang didukung IMF, yang akan membantu stabilisasi makroekonomi, penyesuaian fiskal, dan reformasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Kozack.

Rekomendasi ini mengikuti pernyataan IMF pada Agustus lalu yang secara khusus menyoroti masalah fiskal El Salvador, dengan Bitcoin menjadi salah satu fokus pembahasan. Dalam pernyataan tersebut, IMF menyebutkan bahwa ada kemajuan dalam negosiasi menuju program yang didukung IMF. 

Kebijakan yang diajukan mencakup penguatan keuangan publik, peningkatan cadangan bank, perbaikan tata kelola, serta pengurangan risiko dari proyek Bitcoin. Meski begitu, IMF mengingatkan bahwa adopsi mata uang kripto tersebut bisa menimbulkan risiko terhadap stabilitas fiskal dan keuangan negara.

Menurut IMF, meski beberapa risiko belum terwujud, pihaknya bersama El Salvador sepakat bahwa upaya tambahan diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko potensial dari Bitcoin. Diskusi lanjutan mengenai topik ini dianggap krusial.

Di sisi lain, Presiden El Salvador, Nayib Bukele, yang mengesahkan undang-undang Bitcoin, mengakui Bitcoin sebagai mata uang legal mendapat reaksi beragam. Bukele mengungkapkan, meski adopsi domestik masih terbatas, penggunaan Bitcoin secara keseluruhan memberikan dampak positif bagi El Salvador.