JAKARTA - Bank Sentral Iran dilaporkan bekerja sama dengan pemerintah Rusia untuk bersama-sama mengeluarkan cryptocurrency baru yang didukung oleh emas.
Menurut kantor berita Rusia, Vedomosti, Iran bekerja sama dengan Rusia untuk membuat “token wilayah Teluk Persia” yang akan berfungsi sebagai metode pembayaran dalam perdagangan luar negeri.
“Token ini diproyeksikan akan diterbitkan dalam bentuk stablecoin yang didukung oleh emas,” kata Alexander Brazhnikov, Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kripto dan Blockchain Rusia, dikutip Cointelegraph.
Stablecoin bertujuan untuk memungkinkan transaksi lintas batas alih-alih mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat, rubel Rusia, atau rial Iran. Laporan tersebut mencatat bahwa cryptocurrency potensial akan beroperasi di zona ekonomi khusus di Astrakhan, di mana Rusia mulai menerima pengiriman kargo Iran.
Anggota parlemen Rusia Anton Tkachev, anggota Komite Kebijakan Informasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, menekankan bahwa proyek stablecoin bersama hanya akan mungkin dilakukan setelah pasar aset digital diatur sepenuhnya di Rusia. Setelah beberapa kali penundaan, majelis rendah parlemen Rusia sekali lagi berjanji untuk mulai mengatur transaksi kripto pada tahun 2023.
BACA JUGA:
Iran dan Rusia adalah beberapa negara yang melarang penduduknya menggunakan mata uang kripto seperti Bitcoin dan stablecoin seperti Tether (USDT) untuk pembayaran. Pada saat yang sama, Iran dan Rusia telah bekerja secara aktif untuk mengadopsi kripto sebagai alat perdagangan luar negeri.
Pada Agustus 2022, Kementerian Perindustrian, Pertambangan, dan Perdagangan Iran menyetujui penggunaan cryptocurrency untuk impor ke negara itu di tengah sanksi perdagangan internasional yang sedang berlangsung.
Pemerintah setempat mengatakan langkah-langkah baru itu akan membantu Iran mengurangi sanksi perdagangan global. Iran kemudian menempatkan pesanan impor internasional pertamanya menggunakan crypto senilai 10 juta dolar AS (Rp 151 miliar) .
Bank Rusia, secara historis menentang penggunaan kripto sebagai metode pembayaran, namun setuju untuk mengizinkan kripto dalam perdagangan luar negeri untuk mengurangi dampak sanksi internasional. Regulator tidak pernah mengklarifikasi cryptocurrency mana yang akan digunakan untuk transaksi semacam itu.