JAKARTA – Setelah dikenai sanksi ekonomi oleh negara-negara Barat, Rusia dilaporkan telah mengeluarkan keputusan terkait pembayaran lintas batas (cross border) dengan mata uang kripto. Informasi tersebut disampaikan oleh media lokal Kommersant, Rabu 21 September.
Langkah tersebut diambil supaya warga Rusia dapat mengakses dompet digital untuk menyimpan kripto atau crypto wallet. Dalam RUU terkait aturan kripto untuk pembayaran telah disetujui secara keseluruhan oleh Bank Sentral Rusia, menurut Alexei Moiseev, selaku Wakil Menteri Keuangan Rusia.
“Ini secara umum menjelaskan bagaimana cara memperoleh mata uang kripto, apa yang dapat dilakukan dengannya, dan bagaimana hal itu dapat atau tidak dapat diselesaikan dengan mata uang kripto di tempat pertama dalam penyelesaian lintas batas,” jelasnya di Forum Perbankan Internasional ke-14 "Bank Rusia - Abad ke-21", dikutip dari CryptoPotato.
Selain itu, bank sentral juga tengah mempertimbangkan kemungkinan kripto dijadikan sebagai pembayaran lintas batas dalam waktu dekat. Menurut Menteri Keuangan, baik bank sentral dan Kementerian Keuangan telah sepakat menentukan langkah tersebut.
“Sekarang orang-orang membuka dompet kripto di luar Federasi Rusia,” kata Moiseev. “Hal ini perlu diterapkan di Rusia, bahwa ini dilakukan oleh entitas yang diawasi oleh Bank Sentral, yang diharuskan untuk mematuhi persyaratan undang-undang anti pencucian uang.”
BACA JUGA:
Sikap bank sentral sangat kontras dengan beberapa posisi bank di masa lalu, yang berusaha untuk melarang aset kripto secara keseluruhan. Namun, sikap bank sentral itu ditentang oleh Kementerian Keuangan, yang menyarankan bahwa kripto harus diatur sebagai gantinya.
Duma Negara juga menolak pendekatan larangan menyeluruh. Faktanya, seorang anggota parlemen Rusia mengatakan pada bulan Maret bahwa Rusia mungkin mulai menerima Bitcoin untuk pembayaran minyak, menyusul sanksi internasional yang dikenakan terhadap negara tersebut.
Dalam beberapa bulan, bank sentral merevisi posisinya, dengan mengatakan bahwa mereka tidak keberatan menggunakan mata uang kripto “pada prinsipnya” untuk pembayaran lintas batas.
Sebelumnya, pemerintah Rusia sudah menyetujui pengesahan UU yang melarang cryptocurrency sebagai alat tukar dalam negeri pada Juni lalu. Ini ditujukan untuk memperkuat mata uang nasional rubel Rusia. Undang-undang tersebut mendapat persetujuan dari Presiden Vladimir Putin satu bulan kemudian.
Presiden Putin telah menunjukkan minatnya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan energi Rusia untuk sektor penambangan Bitcoin.
“Kami memiliki keunggulan kompetitif tertentu di sini, terutama dalam apa yang disebut penambangan,” katanya. “Maksud saya surplus listrik dan personel terlatih yang tersedia di negara ini.”
Keputusan Bank Sentral dan Kementerian Keuangan Rusia terhadap penggunaan mata uang kripto untuk pembayaran internasional memberikan dampak positif bagi utilitas cryptocurrency itu sendiri di masa depan.
