Pemerintah Rusia Denda TikTok  karena Promosikan Konten LGBT dan Twitch yang Wawancarai Tokoh Ukraina

JAKARTA - Rusia pada Selasa, 4 Oktober  mendenda TikTok karena dianggap gagal menghapus konten yang melanggar undang-undang Rusia tentang 'propaganda LGBT'. Selain itu juga menghukum layanan streaming Twitch karena menyelenggarakan wawancara video dengan seorang tokoh politik Ukraina yang menurut Moskow berisi informasi 'palsu'.

Kedua perusahaan itu tak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters, tentang denda tersebut. Interfax juga melaporkan bahwa perwakilan TikTok di ruang sidang bersikeras bahwa proses sudah dihentikan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Denda tersebut menandai langkah terbaru dalam perselisihan lama Moskow dengan Big Tech, terhadap hukuman atas konten, tuntutan atas penyimpanan data, dan beberapa larangan langsung.

Menurut Pengadilan Distrik Tagansky Moskow, TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan IT ByteDance yang berbasis di Beijing, didenda 3 juta rubel (Rp 780 juta).

Interfax, juga melaporkan bahwa kasus terhadap TikTok didasarkan pada tuduhan bahwa perusahaan itu "mempromosikan nilai-nilai non-tradisional, LGBT, feminisme, dan representasi yang menyimpang dari nilai-nilai seksual tradisional" di platformnya.

Rusia sedang mempertimbangkan untuk memperluas undang-undang "propaganda gay" yang ada, dan disahkan pada 2013, yang melarang setiap orang atau entitas mempromosikan hubungan homoseksual kepada anak-anak.

Anggota parlemen berpendapat undang-undang tersebut harus diperluas untuk mencakup orang dewasa juga dan denda untuk mengekspos anak di bawah umur untuk "propaganda LGBT" harus ditingkatkan.

Pihak berwenang Rusia mengatakan bahwa mereka membela moralitas dalam menghadapi apa yang mereka anggap sebagai nilai-nilai liberal non-Rusia yang dipromosikan oleh Barat. Namun para aktivis hak asasi manusia mengatakan undang-undang tersebut telah diterapkan secara luas untuk mengintimidasi komunitas LGBT Rusia.

Sementara Twitch, yang dimiliki oleh Amazon, didenda 4 juta rubel (Rp 1 miliar). Interfax juga menyatakan kasus itu dibuat sebagai tanggapan atas Twitch yang mengadakan wawancara dengan Oleksiy Arestovych, dan penasihat Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy.

Sebelumnya, Twitch sudah didenda 3 juta rubel awal tahun ini karena menjadi tuan rumah wawancara Arestovych lainnya.

Rusia mengesahkan undang-undang pada awal Maret lalu, segera setelah mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina, yang melarang "mendiskreditkan" angkatan bersenjata, dengan hukuman hingga 15 tahun. Perusahaan teknologi asing telah diperingatkan agar tidak melanggar undang-undang itu.

Sementara itu TASS melaporkan pada Selasa lalu bahwa Twitch menghadapi dua denda baru hingga 8 juta rubel karena tidak menghapus apa yang dianggap Rusia informasi yang tidak dapat diandalkan tentang jalannya "operasi militer khusus" di Ukraina.

Secara terpisah, Wikimedia Foundation, yang menampung ensiklopedia online Wikipedia, juga menghadapi denda 4 juta rubel karena tidak menghapus konten yang disebut pihak Kremlin "palsu" tentang tentara Rusia.