Google Kembali Didenda Rusia Karena Kesalahan yang Berulang, Kali Ini Denda Rp5,5 Triliun  

JAKARTA - Google Alphabet kembali didenda oleh pemerintah Rusia. Kali ini mereka didenda 21,1 miliar rubel (Rp 5,5 triliun) pada Senin, 18 Juli oleh pengadilan Moskow karena kegagalan berulang kali untuk menghapus konten yang dianggap ilegal oleh Rusia. Menurut regulator komunikasi Rusia Google terus membuat "berita palsu" tentang konflik di Ukraina.

Moskow telah lama keberatan dengan distribusi konten platform teknologi asing yang melanggar batasannya. Namun perselisihan yang membara telah meletus menjadi pertempuran penuh sejak Moskow mengumpulkan angkatan bersenjatanya sebelum mengirim mereka ke Ukraina pada Februari.

YouTube juga telah menjadi sasaran kemarahan negara, tetapi, tidak seperti Facebook dan Instagram Twitter dan Meta Platforms, yang belum diblokir.

Regulator, Roskomnadzor, mengatakan Pengadilan Distrik Tagansky telah mendenda Google 21,1 miliar rubel karena berulang kali gagal membatasi akses segera ke materi terlarang, dan mengkritik YouTube secara khusus.

Mereka menyebut bahwa YouTube tidak menghapus "kepalsuan tentang jalannya operasi militer khusus di Ukraina, yang mendiskreditkan angkatan bersenjata Federasi Rusia".

Ia juga mengatakan YouTube mengizinkan konten yang mempromosikan pandangan ekstremis dan menyerukan anak-anak untuk berpartisipasi dalam protes yang tidak sah. Google, yang dapat mengajukan banding atas keputusan itu, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Denda itu dihitung sebagai bagian dari omset tahunan Google di Rusia. Sebelumnya mereka juga telah diberikan hukuman serupa 7,2 miliar rubel akhir tahun lalu.

Rekening bank unit Google Rusia juga telah disita, yang membuat anak perusahaan Alphabet Inc. ini  terpaksa mengajukan kebangkrutan karena tidak mungkin membayar staf dan vendor karena pembekuan rekening itu.

Rusia mengatakan sedang melakukan "operasi militer khusus" di Ukraina untuk meredakan ancaman terhadap keamanannya dan melindungi penutur bahasa Rusia dari penganiayaan.

Ukraina dan sekutu Baratnya menolak tuduhan tersebut sebagai dalih tak berdasar untuk perampasan tanah secara ilegal.

Anton Gorelkin, wakil kepala komite parlemen untuk kebijakan informasi, mengatakan bahwa Google menunjukkan ketidakpedulian terhadap hukum Rusia.

"Tidak sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi dengan sikap ini: Google berisiko kehilangan pasar Rusia sama sekali," tulisnya di Telegram, seperti dikutip Reuters.