Soroti Muhammadiyah Tarik Dana, Anggota Komisi VI DPR Minta Erick Thohir Benahi BSI

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Amin AK meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk membenahi kinerja manajemen PT Bank Syariah Indonesia (Tbk).

Hal ini buntut dari keputusan PP Muhammadiyah yang mengalihkan dana simpanannya dari bank pelat merah tersebut.

Politisi Partai PKS ini mengatakan masalah penarikn dana simpanan PP Muhamamdiyah ini terlihat sederhana.

Namun, kata dia, sebenarnya ini masalah yang serius karena dapat mengganggu likuiditas BSI.

“Ini masalah kelihatannya sederhana, tetapi serius. Bagaimana Muhammadiyah menarik dana Rp13 sampai Rp15 triliun. Itu bukan dana yang kecil, walaupun tidak besar, tapi bisa l mengganggu likuiditas BSI,” tuturnya dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN, di Kompleks Perlemen, Jakarta, Jumat, 7 Juni.

Amin menduga jajaran manajemen BSI mempertimbangkan banyak aspek politik dibandingkan aspek bisnis.

Menurutnya, seharunya nasabah yang memiliki dana Rp13 hingga Rp15 triliun diperlakukan berbeda dengan yang mempunyai simpanan hanya Rp100 juta hingga Rp1 miliar.

Karena itu, Amin menilai, langkah evaluasi terhadap manajemen BSI ini perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap bank syariah pelat merah tersebut.

“Jadi menurut saya perlu dievaluasi secara serius kinerja menajemen BSI yang ini. Sebetulnya kedua kali viral dari beberapa bulan lalu,” jelasnya.

Sekadar informasi, kabar penarikan dana tersebut bermula saat surat PP Muhammadiyah beredar di media sosial.

Melalui Memo Muhammadiyah bernomor 320/1.0/A/2024 yang dikeluarkan pada 30 Mei yang lalu, Muhammadiyah menginstruksikan untuk mengalihkan dananya dari BSI ke sejumlah bank syariah.

Memo tersebut ditandatangani oleh Ketua Muhmadiyah Agung Danarto dan Sekretaris Muhammadiyah Muhammad Sayuti sebagai tindaklanjut pertemuan bersama pimpinan PP Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah mengenai konsolidasi keuangan AUM di Yogyakarta pada 26 Mei yang lalu.