JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Begara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal isu penarikan dana Muhammadiyah dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Dia mengaku belum ada pembicaran dari kedua belah pihak.
“Saya juga belum dapat laporan. Saya nggak mau berpolemik dengan isu-isu. Dari pihak Muhammadiyah dan BSI belum bicara ke saya,”ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 7 Juni.
Meski begitu, Erick optimistis akan ada solusi dari setiap persoalan.
Erick juga enggan berkomentar banyak untuk menghindari pandangan negatif.
“Insyaallah semua ada solusi selama kita juga mencari jalan sama-sama. Tak ada opini yang terkompilasi menjadi salah satu yang negatif. Itu saya rasa bisa dibicarakan. Sama seperti Bank Muamalat dan BTN kita mau menjadi kesimbangan karena dominasi BSI sangat bagus sekali,”pungkasnya.
Sekadar informasi, kabar penarikan dana tersebut bermula saat surat PP Muhammadiyah beredar di media sosial. Melalui Memo Muhammadiyah bernomor 320/1.0/A/2024 yang dikeluarkan pada 30 Mei yang lalu, Muhammadiyah menginstruksikan untuk mengalihkan dananya dari BSI ke sejumlah bank syariah.
Memo tersebut ditandatangani oleh Ketua Muhmadiyah Agung Danarto dan Sekretaris Muhammadiyah Muhammad Sayuti sebagai tindaklanjut pertemuan bersama pimpinan PP Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah mengenai konsolidasi keuangan AUM di Yogyakarta pada 26 Mei yang lalu.
Manajemen BSI juga sebelumnya sudah buka suara mengenai kabar tersebut. Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk selalu melayani dan mengembangkan ekonomi umat, di antaranya melalui upaya kolaborasi dengan mitra strategis dan seluruh stakeholder.
BACA JUGA:
Khususnya, sambung Wisnu, dalam upaya mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami berupaya menjadi bank yang modern serta inklusif dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah,” ujar Wisnu dalam keterangannya, Rabu, 5 Juni.
Wisnu juga bilang BSI senantiasa berkomitmen memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip adil, seimbang, dan bermanfaat (maslahat) sesuai syariat Islam.
“BSI akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,” pungkas Wisnu.