PP Muhammadiyah Tarik Dana Rp15 Triliun, DPR: Bisa Rusak Reputasi BSI

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Fransi PKS Amin AK mengatakan Keputusan PP Muhammadiyah menarik dana simpanan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk bisa membuat reputasi bank tersebut rusak.

Sekadar informasi, dana simpanan yang rencananya ditarik PP Muhammadiyah jumlahnya cukup besar, bahkan mencapai Rp13 triliun hingga Rp15 triliun.

“Karena bagaimana pun kejadian ini bisa menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap BSI, karena penarikan dana dalam jumlah besar sering kali dianggap sebagai indikator negatif oleh nasabah lain dan pasar,” tuturnya saat dihubungi VOI, Jumat, 14 Juni.

Amin juga menilai penarikan dana oleh Muhammadiyah harus dianggap sebagai alarm bagi BSI untuk mengelola nasabah institusi dengan lebih sensitif.

Sebab, sambung Amin, dengan likuiditas yang menurun tentu bisa memicu rush terhadap nasabah lainnya.

“Kasus ini hendaknya menjadi peringatan bagi BSI untuk terus memperhatikan manajemen likuiditas dan komunikasi dengan nasabahnya, serta memperkuat hubungan dengan nasabah baik institusi dan individu,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi VI DPR bakal memanggil direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Pemanggilan ini untuk mendalami kabar PP Muhammadiyah menarik dana simpanannya dari bank syariah terbesar tersebut.

“Kita mau agendakan untuk rapat dengan BSI. Sudah masuk dalam agenda, mungkin minggu depan,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung kepada VOI saat ditemui di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Kamis, 13 Juni.

Martin mengatakan walaupun BSI merupakan bank syariah terbesar, namun penarikan dana puluhan triliun oleh PP Muhammadiyah tersebut perlu diketahui penyebabnya.

“Walaupun BSI Bank Syariah terbesar, kalau Muhammadiyah menarik dana itu apa penyebabnya mereka (BSI) harus dalami. Itu juga kita belum tahu. Nanti pada saat rapat kita akan dalami sama BSI,” jelasnya.

Seperti diketahui, kabar penarikan dana tersebut bermula saat surat PP Muhammadiyah beredar di media sosial. Melalui Memo Muhammadiyah bernomor 320/1.0/A/2024 yang dikeluarkan pada 30 Mei yang lalu, Muhammadiyah menginstruksikan untuk mengalihkan dananya dari BSI ke sejumlah bank syariah.

Memo tersebut ditandatangani oleh Ketua Muhmadiyah Agung Danarto dan Sekretaris Muhammadiyah Muhammad Sayuti sebagai tindaklanjut pertemuan bersama pimpinan PP Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah mengenai konsolidasi keuangan AUM di Yogyakarta pada 26 Mei yang lalu.

Manajemen BSI juga sebelumnya sudah buka suara mengenai kabar tersebut. Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk selalu melayani dan mengembangkan ekonomi umat, di antaranya melalui upaya kolaborasi dengan mitra strategis dan seluruh stakeholder.

Khususnya, sambung Wisnu, dalam upaya mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kami berupaya menjadi bank yang modern serta inklusif dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah,” ujar Wisnu dalam keterangannya, Rabu, 5 Juni.