JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) fokus mempersiapkan infrastruktur terkait sarana dan prasarana dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendukung upaya OIKN dan Kementerian Investasi/BKPM menarik minat investor luar negeri.
“Kalau PUPR lebih kepada prasarana yang mendukung investasi. Kalau proses investasi, itu dilakukan oleh teman-teman Otorita (IKN) dan didukung oleh Kementerian Investasi,” ujar Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat 14 Juni.
Danis menjelaskan bahwa pemerintah sedang fokus membangun infrastruktur dasar, seperti memastikan ketersediaan akses terhadap air, listrik, internet dan lain-lain, untuk mendukung pembangunan non-APBN atau pembangunan yang berorientasi pada investor, seperti hotel maupun rumah sakit swasta.
Pembangunan berbagai infrastruktur dasar tersebut, kata Danis, menggunakan APBN dan merupakan pembangunan tahap pertama.
“Jangan sampai hotelnya nanti nggak ada air, jangan sampai nggak nyambung listriknya,” kata Danis.
Dalam kesempatan tersebut, ia pun menjelaskan bahwa mayoritas pembangunan pada tahap pertama menggunakan APBN.
Ketika disinggung mengenai lahan yang akan dialokasikan untuk investor asing, Danis mengatakan belum terdapat pembahasan soal hal tersebut. “Belum,” kata Danis.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada investor asing di IKN.
SEE ALSO:
“Investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (11/6).
Bahlil menjelaskan investasi asing belum masuk ke IKN karena menunggu selesainya pembangunan infrastruktur dasar. Saat ini, pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan.
Bahlil mengungkapkan bahwa obrolan lebih lanjut dengan investor asing akan berlangsung setelah 17 Agustus 2024.