JAKARTA - Pemerintah dan Komisi XI DPR RI telah mencapai kesepakatan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2025 harus tetap menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan.
Pemerintah dan Komisi XI DPR RI telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2025, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen-5,5 persen, inflasi sebesar 1,5 persen-3,5 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp15.300 per dolar AS-15.900 per dolar AS.
Selanjutnya, tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen-7,2 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,5 persen-5 persen, tingkat kemiskinan 7 persen-8 persen, kemiskinan ekstrem 0 persen, gini ratio (indeks) 0,379-0,382, indeks modal manusia 0,56.
Kemudian, indeks nilai tukar petani sebesar 115-120, dan indeks nilai tukar nelayan 105-108.
Sementara dalam berkas KEM-PPKF 2025, ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen-5,5 persen, inflasi sebesar 1,5 persen-3,5 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp15.300 per dolar AS-16.000 per dolar AS.
Selanjutnya, tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen-7,3 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,5 persen-5 persen, tingkat kemiskinan 7 persen-8 persen, kemiskinan ekstrem 0 persen, gini ratio (indeks) 0,379-0,382, indeks modal manusia 0,56.
Kemudian, indeks nilai tukar petani sebesar 113-115, dan indeks nilai tukar nelayan 104-105.
Adapun, penetapan target tersebut sesuai dengan hasil pembahasan dalam panitia kerja antara Pemerintah dan Komisi XI DPR RI. “Hasil [pembahasan] Panja bisa disahkan? Sah,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam rapat kerja bersama dengan Pemerintah, Kamis, 6 Juni.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan APBN 2025 adalah APBN transisi untuk dilaksanakan oleh Pemerintah yang akan datang.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Kementerian PUPR Sebut Karyawan yang Ikut Tapera Tak Langsung Dapat Rumah
05 Juni 2024, 21:32 -
| EKONOMI
Suharso Monoarfa Ungkap Pangkas Belanja APBN Dapat Turunkan Angka Defisit
05 Juni 2024, 21:06
“Mengingat bahwa APBN 2025 adalah APBN transisi untuk dilaksanakan oleh Pemerintah yang akan datang, KEM PPKF 2025 juga dirancang agar tetap dapat menjaga kesinambungan agenda pembangunan nasional, terutama dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada Selasa, 4 Juni.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN 2025 akan menjadi fondasi yang kuat untuk menopang agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Meski begitu, tetap dibutuhkan kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
“Masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu terus ditangani dan diselesaikan. Cita-cita besar mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen bangsa,” tuturnya.
