Kementerian PUPR Sebut Backlog Perumahan Capai 12,7 Juta Keluarga

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, saat ini backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah.

"Saat ini, backlog perumahan mencapai 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan meningkat 680.000 rumah tangga baru setiap tahunnya," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dalam agenda Property Outlook 2024: Prospek Pembiayaan Perumahan di Tahun Politik secara daring, pada Selasa, 27 Februari.

Herry mengatakan, ada sejumlah hal yang menyebabkan masih tingginya angka backlog perumahan di Tanah Air.

"Harus mewaspadai tantangan dari dalam negeri, antara lain kenaikan suku bunga di dalam negeri, ketahanan pangan nasional, pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi politik dalam negeri menjelang pelaksanaan pemilu 2024," ucapnya.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR terus berupaya untuk mengatasi hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang.

"Penyelenggaraan program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dalam bentuk kredit pemilikan rumah LFPP dan tabungan perumahan rakyat atau Tapera yang berupa kredit pemilikan rumah (KPR), kredit bangun rumah atau KBR dan kredit renovasi rumah atau KRR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan peserta Tapera," katanya.

Meski begitu, Herry tak menampik bahwa backlog perumahan memberikan potensi besar bagi sektor properti. Menurut dia, hal tersebut merupakan kesempatan bagi para pengembang perumahan untuk menyediakan rumah dan hunian yang layak.

"Potensi bagi bisnis properti ke depan masih relatif besar," tuturnya.

Terlebih, Potensi bisnis properti tersebut juga didorong oleh tingkat suku bunga KPR bersubsidi yang masih tetap 5 persen. Hal ini memberi angin segar bagi pengusaha properti untuk membangun bisnisnya di Indonesia.

"Berdasarkan tren suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sejak Oktober 2023 hingga Februari 2024 BI Rate tetap berada di level 6 persen. Namun, suku bunga dasar kredit per Desember 2023 berada di 8,99 persen. Kementerian PUPR memastikan bunga kredit rumah atau KPR subsidi tetap 5 persen," ungkapnya.

Lebih lanjut, bisnis properti juga didukung oleh para calon presiden dan wakil presiden Indonesia ke depan. Menurut Herry, berdasarkan dokumen visi dan misi capres-cawapres dalam pemilu 2024, calon pemimpin bangsa memiliki komitmen tinggi terkait penyediaan rumah dan hunian yang layak.

"Berdasarkan dokumen visi dan misi para capres dan cawapres periode 2024-2029 setidaknya 3 juta rumah yang diperkirakan akan dibangun oleh pemerintah baru mendatang, yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan hingga daerah pesisir," imbuhnya.