Kementerian PUPR Sebut Penyaluran FLPP Masih 40 Persen, Ini Salah Satu Penghambatnya

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru mencapai 40 persen hingga saat ini.

"Produk kami ada FLPP 220.000 unit, sejauh ini memang masih 40 persen, ya," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna saat ditemui usai acara FGD BP Tapera di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Juni.

Herry menyebut, ada beberapa hal yang membuat penyaluran FLPP melambat pada tahun ini, salah satunya dikarenakan backlog yang cukup besar. Sehingga, diperlukan solusi kreatif untuk menangani permasalahan tersebut.

"Tetapi, memang kalau melihat backlog tadi, kami butuh program yang lebih besar dari itu. Salah satu tadi yang berkembang adalah bagaimana kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama sehingga bebannya bisa terbagi, jumlahnya bisa kami tambah," ujar dia.

Meski begitu, Herry menyebut akan memenuhi capaian target tersebut pada tahun ini. "Tetapi, harapannya di waktu sisa ini akan kami kejar (target pencapaiannya," ungkapnya.

Paka kesempatan sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto membenarkan bahwa target penyaluran FLPP memang masih alot hingga semester I-2023.

Hal ini dikarenakan pengembang rumah yang masih menunggu harga baru setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.010/2023, beberapa waktu lalu.

"Terkait target FLPP memang kami ditargetkan 220.000. Semester I agak alot, baru mencapai sekitar 90.000. Jadi, pengembang juga nunggu harga baru, begitu harga baru keluar harapan pengembang lebih cepat lagi melakukan produksinya, sehingga target 220.000 bisa kami capai di semester II-2023," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan mengalokasikan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 229.000 unit rumah subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2023.

"Untuk bantuan pembiayaan perumahan yang meliputi FLPP sebanyak 220.000 unit, subsidi uang muka sebagai pendamping FLPP sejumlah yang sama," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, beberapa waktu lalu.

Herry juga menyebut, dana sebesar Rp25,18 triliun akan dialokasikan untuk FLPP tahun ini.