BTN Dapat Tambahan Kuota 18.500 KPR FLPP, Manajemen: Terima Kasih kepada Kementerian PUPR

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendapatkan tambahan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 18.500 unit pada triwulan III 2021 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan dengan tambahan tersebut, total kuota KPR FLPP yang didapat Bank BTN dari pemerintah sebanyak 104.562 unit.

"Alhamdulillah, kami sangat berterima kepada Kementerian PUPR yang memberikan tambahan kuota pada triwulan III 2021 ini sebanyak 18.500 unit. Tambahan kuota ini memang kami perlukan di tengah permintaan yang cukup tinggi terhadap pembiayaan rumah subsidi," ujar Hirwandi dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin 9 Agustus.

Menurut Hirwandi, emiten bersandi BBTN ini akan mengoptimalkan tambahan kuota tersebut untuk pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu segenap jajaran manajemen dan karyawan Bank BTN di seluruh Indonesia diminta bekerja keras menyukseskan penyaluran KPR FLPP untuk MBR ini.

Ia juga mengapresiasi kepercayaan pemerintah untuk tetap mendukung sektor properti dengan menambah kuota KPR FLPP Bank BTN. Penambahan kuota itu diyakini dapat mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

Hirwandi menyampaikan dari tambahan kuota 18.500 unit tersebut, akan dialokasikan untuk BTN Syariah sebanyak 3.500 unit.

Hingga akhir Juli 2021 Bank BTN telah menyalurkan KPR FLPP sebanyak 76.381 unit. Dari jumlah tersebut, BTN Syariah berhasil menyalurkan pembiayaan FLPP sebanyak 14.202 unit. Sedangkan hingga akhir 2021, potensi penyaluran KPR subsidi bisa mencapai 64.654 unit.

"Kami berharap pada triwulan IV 2021 pemerintah akan menambah lagi kuota KPR FLPP sebanyak 36.500 unit. Hal ini sesuai dengan permintaan dan potensi penyaluran KPR FLPP yang masih cukup tinggi hingga akhir tahun ini," kata Hirwandi.

Ia menilai KPR FLPP memegang peranan penting dalam menyukseskan Program Satu Juta Rumah yang diinisiasi pemerintah Presiden Joko Widodo.

"Kami akan terus berinovasi, bersinergi, serta melakukan pembenahan dan efisiensi dalam proses penyaluran KPR FLPP," ujar Hirwandi.

Hirwandi mengaku perseroan terus mengoptimalkan beberapa inovasi digital dari sisi proses bisnis agar layanan perbankan yang diberikan kepada nasabah dapat lebih efektif dan efisien.

Terlebih, di masa pandemi ini keterlibatan teknologi sangatlah penting guna membantu penerapan protokol kesehatan khususnya untuk meningkatkan pelayanan pelanggan.

Bank BTN, lanjut dia, memberikan kemudahan pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) melalui platform yang dimiliki yaitu portal BTN Properti. Melalui portal tersebut, masyarakat dapat melihat rumah yang akan dibeli kapan pun dan di mana pun mereka berada. Masyarakat bisa mengaksesnya melalui ponsel pintar untuk melihat rumah yang akan dibeli sehingga memudahkan masyarakat tanpa harus datang ke lokasi perumahan.

"Misalnya jika ingin beli rumah di Serpong di perumahan X, perumahan X tersebut dapat dilihat di platform btnproperti.co.id. Masyarakat dapat melihat harga, spesifikasi, luas rumah hingga dapat melihat rumah secara 4 dimensi di platform tersebut," kata Hirwandi.

Hingga semester I 2021, Bank BTN mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan sebesar 5,59 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp251,83 triliun menjadi Rp265,9 triliun.

Pertumbuhan tersebut tercatat berada jauh di atas rata-rata industri perbankan nasional. Data Bank Indonesia merekam, pertumbuhan kredit industri perbankan nasional hanya tumbuh sebesar 0,45 persen (yoy) per Juni 2021.

KPR Subsidi masih menjadi motor utama penggerak penyaluran kredit Bank BTN dengan kenaikan sebesar 11,17 persen (yoy) menjadi Rp126,29 triliun per semester I 2021.

KPR Non-subsidi juga tumbuh perlahan di level 0,9 persen (yoy) menjadi Rp80,59 triliun. Kredit konsumer non-perumahan juga tercatat meningkat di level 17,47 persen (yoy) menjadi Rp5,43 triliun per Juni 2021.