JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menanggapi nama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu tokoh atau pemimpin negara terkorup di dunia.
Djarot mengakui, di kepemimpinan Jokowi periode 2019-2024, banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara. Salah satunya adalah kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.
"Ini sebagai masukan, baik untuk kita semua. Kita, kalau memang mau jujur, 5 tahun kemarin itu tindak pidana korupsi di Indonesia itu sangat luar biasa. Tingkat korupsi di Indonesia itu nilainya fantastis banget," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 31 Desember.
Hanya saja, Djarot tak mau mengamini apakah Jokowi memang salah satu pemimpin paling korup di dunia atau tidak. Ia pun menegaskan tak mengaitkan kasus-kasus korupsi itu dengan dampak kepemimpinan Jokowi.
"Saya tidak tau apakah itu ada kaitannya dengan kasus kasus korupsi yang besar seperti itu sehingga itu kemudian berkontribusi kepada predikat presiden Jokowi sebagai salah satu nominasi tokoh terkorup," tutur dia.
Sebelumnya, Jokowi masuk dalam nominasi sebagai salah satu tokoh dunia paling korup 2024 yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Dikutip dari publikasi yang diterbitkan di situs resmi OCCRP, selain Jokowi, beberapa nama yang disebutkan di antaranya Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasin, dan pebisnis India Gautam Adani.
BACA JUGA:
Hal ini direspons Jokowi. Jokowi meminta pihak yang mengklaim pernyataan tersebut agar membuktikannya. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, saat ini banyak fitnah yang datang kepada dirinya.
"Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan?" cecar Jokowi.
Disinggung soal adanya muatan politis di balik nominasi pimpinan terkorup, Jokowi tertawa. “Ya ditanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai," ungkap dia.
Bahkan menurut dia, pihak tertentu bisa memanfaatkan organisasi masyarakat untuk melemparkan tuduhan tersebut.
"Bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu ya," tambahnya.