Hingga November 2023, Penyaluran KUR Baru Capai Rp229,95 Triliun atau 77 Persen dari Target

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat pembiayaan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar target penyaluran KUR sebesar Rp297 triliun di tahun 2023.

Adapun hingga 30 November 2023, KUR telah disalurkan sebesar Rp229,95 triliun atau 77,42 persen dari target tahun 2023, kepada sebanyak 4,12 juta debitur.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan berbagai strategi dilakukan pemerintah dalam rangka percepatan penyaluran KUR untuk memperkuat peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Adapun, extra effort percepatan penyaluran KUR tersebut dituangkan dalam berbagai strategi kebijakan seperti penerapan weekend banking dengan memperhatikan kondisi masing-masing penyalur KUR,

Selain itu, Ferry menyampaikan pemerintah juga melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR, membuka opsi penyaluran KUR dengan berbagai stakeholder, melakukan relaksasi peraturan terkait penyaluran KUR.

Ferry menambahkan, pemerintah juga mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Alsintan (KUA), serta mendorong optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam ekosistem KUR.

Menurut Ferry, penyaluran KUR pada tahun 2023 tidak hanya difokuskan pada sisi kuantitas, melainkan juga memperhatikan sisi kualitas.

Hal ini tercermin dari tingkat non-performing loan KUR yang masih relatif terjaga di angka 2,03 persen per 30 Oktober 2023, dan total debitur baru KUR sebanyak 1,92 juta debitur atau 70 persen dari total debitur KUR sebanyak 2,7 juta debitur.

Selanjutnya, jumlah debitur graduasi KUR sebanyak 1,4 juta debitur atau 53,6 persen dari total debitur KUR per 31 Agustus 2023.

Untuk tahun 2024, kata Ferry, beberapa perubahan kebijakan KUR Tahun 2024 dilakukan dalam rangka mempertegas beberapa ketentuan yang berlaku pada kebijakan penyaluran KUR Tahun 2023.

Di antaranya seperti ketentuan terkait kepesertaan debitur KUR di program perlindungan sosial ketenagakerjaan, akses KUR berulang bagi debitur KUR sektor pertanian, dan pendefinisian kredit yang dikecualikan untuk memperoleh kembali akses KUR.

Di tahun 2024, pemerintah akan melanjutkan penyaluran KUR yang tidak hanya memprioritaskan kuantitas, namun juga memprioritaskan kualitas.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi untuk penyaluran KUR tahun 2024 sebesar Rp47,78 triliun yang akan digunakan untuk pembayaran subsidi bunga/subsidi margin KUR tahun berjalan dan pembayaran carry over subsidi bunga/subsidi margin KUR pada periode sebelumnya.

Sejalan dengan upaya optimalisasi penyaluran KUR. Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi salah satu pilar penting dalam penyaluran KUR terus dilakukan pemutakhiran.

Direncanakan pada tahun 2024, beberapa fitur yang terdapat pada SIKP akan dilakukan peningkatan, seperti terkait penambahan data requirement dataset, pemutakhiran perhitungan subsidi, dan pengiriman transaksi debitur dilakukan setiap bulan.

“Pemerintah berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder KUR, baik dari sisi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, para penyalur KUR, dan para penjamin KUR. Sinergitas dan kolaborasi dari setiap stakeholder KUR diperlukan agar akselerasi penyaluran KUR dapat dilaksanakan,” ujar Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Gede Adi Prasetya.