Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga inflasi dan mendorong permintaan domestik, menyalurkan insentif, bantuan sosial, hingga stimulus fiskal sektor perumahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pertumbuhan positif perekonomian Indonesia ditopang salah satunya oleh penyaluran kredit UMKM yang mencatatkan pertumbuhan kuat 8,9 persen (yoy) pada Agustus 2023.

Adapun kontribusi UMKM cukup tinggi terhadap PDB yakni mencapai 61 persen dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Total investasi di sektor UMKM mencapai 60 persen dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor nonmigas nasional juga mampu mencapai 16 persen.

“Memperhatikan pentingnya peran UMKM, Pemerintah terus mendorong akses pembiayaan dengan meningkatkan share kredit UMKM yang pada posisi Agustus 2023 masih 23,2 persen dari total kredit, hingga dapat mencapai 30 persen terhadap kredit nasional pada 2024 nanti,” kata Airlangga dalam keterangannya, Jumat, 17 November.

Dari sisi penguatan pembiayaan UMKM, kata dia, salah satu instrumen penting peningkatan kredit UMKM nasional adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana Pemerintah memberikan subsidi bunga sehingga suku bunga/marjin KUR bisa rendah dan syarat agunan tambahan KUR juga dipermudah.

Bahkan sebagai bentuk dukungan pemberdayaan UMKM, agunan tambahan bagi KUR sampai dengan Rp100 juta tidak lagi diperlukan.

Airlangga mengatakan pemerintah juga terus mendorong penyaluran KUR agar sesuai target dan semakin berkualitas. Dari sisi kuantitas, total penyaluran KUR per 6 November 2023 tercatat sebesar Rp204,17 triliun atau 68,74 persen dari target 2023 Rp297 triliun dan telah diberikan kepada 3,67 juta debitur.

Menurut Airlangga kuantitas penyaluran KUR tersebut diikuti peningkatan kualitas yang tercermin dari capaian penyaluran di sektor produksi sebesar 55,8 persen, lalu dominasi penerima baru KUR yang mencapai 79 persen dari total penerima KUR, dan keberhasilan graduasi debitur KUR yang mencapai 52 persen debitur yang naik kelas.

"Perusahaan penjaminan menjadi salah satu pemeran utama dalam pelaksanan program KUR sejak 2007, dan sampai 2023 telah terdapat 12 perusahaan penjaminan yang terdiri dari perusahaan penjamin pusat dan perusahaan penjamin daerah," Jelasnya.

Adapun kontribusi penjamin KUR tersebut tercermin dari jumlah KUR yang dijaminkan. Sampai Agustus 2023, jumlah KUR yang telah dijaminkan mencapai Rp1.542 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 45,3 juta.

Adapun nilai penjaminannya mencapai Rp1.080 triliun dengan klaim yang dibayar sebesar Rp22,8 triliun.

Airlangga menyampaikan peran penting perusahaan penjaminan dalam program KUR juga tercermin melalui keberhasilan pelaksanaan mitigasi risiko kredit macet KUR sehingga tingkat NPL KUR dapat terjaga di angka 1,63 persen.

Selain itu, Penjamin KUR juga mampu mengakselerasi penyerapan tenaga kerja dalam program KUR melalui program pendampingan UMKM.

Airlangga berharap perusahaan penjaminan dapat terus berperan aktif mendorong UMKM naik kelas melalui pendampingan dan pengembangan basis data risiko kredit UMKM yang dapat digunakan sebagai pelengkap basis data pemeringkat kredit dalam program KUR.

"Mereka diharapkan juga dapat menjaga dan meningkatkan kapasitas penjaminan dan pengelolaan risiko melalui pelaksanaan penjaminan KUR yang menerapkan good governance,” tutup Airlangga.