Jadi Syarat Perpanjang IUPK, Menteri ESDM Minta Freeport Segera Bangun Smelter

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara soal rencana PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun smelter di Papua.

Arifin menyebut, nantinya setelah memperoleh perpanjangan kontrak mulai 2041 hingga 2060, pihaknya meminta Freeport untuk mempercepat pembangunan smelter.

Pembangunan smelter ini merupakan salah satu syarat perpanjangan operasi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI.

Meski demikian, Arifin juga meminta PTFI untuk mengkaji kemungkinan pembangunan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan cadangan mineral mentah yang ada.

"Ini kan perpanjangan mulai dari 2041, namun kita minta secepatnya. Tentu saja dia harus menghitung balance supply, bijihnya cukup enggak. Kelebihan bijih dibawa ke kawasan industri di Fakfak," uajr Arifin kepada media di Gedung ESDM, Jumat 17 November.

Apalagi, kata dia, dalam waktu dekat pemerintah akan segera memulai groundbreaking pembangunan pabrik pupuk di kawasan indusri di Fakfak.

Dengan adanya pabrik pupuk dan smelter, nantiny kawasan tersebut akan menjadi kawasan industri yang terintegrasi.

"Di Fakfak ini kita mau groundbreaking pabrik pupuk, nanti disitu ada komplek industri yang banyak. Ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Lebih jauh, Arifin menambahkan, jika dengan adanya Pupuk dan Smelter di kawasan industi ini, pemerintah juga akan turut membangun sejumlah infrastruktur pendukung agar semakin banyakindustri yang masuk.

"Kalau industri masuk dengan segala macemnya tuh tentu saja costnya akan kompetitif," pungkas Arifin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di sela lawatan di Washington DC, Amerika Serikat, Senin 13 November Waktu Setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.

“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” ungkap Presiden Jokowi kepada Richard Adkerson.

Presiden Jokowi pun berharap agar hal tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini.