Smelter Gresik Resmi Beroperasi, Bahlil Beri Sinyal Perpanjangan IUPK ke Freeport

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia. Hal tersebut seiring dengan rampungnya pembangunan smelter tembaganya di Gresik, Jawa Timur.

Bahlil mengatakan proyek smelter di Gresik tersebut telah menggelontorkan investasi sebesar Rp58 triliun. Bahkan, berkontribusi menyerap 40.000 tenaga kerja pada saat kontruksi.

“Atas dasar ini Pak Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto) kemarin kebetulan saya termasuk salah satu tim yang melakukan negoisasi terhadap perpanjangan Freeport ada dengan Menteri ESDM. Rasa-rasanya sih agak kurang adil kalau tidak kita memberikan perpanjangan tambahan karena sudah bangun smelter di Gresik dan kita akan mendapatkan saham tambahan 10 persen,” tuturnya dalam peresmian operasi Smelter Gresik dikutip dari YouTube Freeport Indonesia, Kamis, 27 Juni.

Apalagi, sambung Bahlil, PT Freeport Indonesia juga sudah menyetujui untuk membangun smelter tembaga baru di Papua. Dia bilang hal ini menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk syarat pemberian IUPK.

“InsyaAllah Pak Tony, kami akan melakukan dalam kurun waktu yang secepat-cepatnya, tergantung juga kalau PT Freeport sudah selesai syarat-syaratnya kami akan melakukan percepatan supaya perpanjangan ini bisa dilakukan,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapan proses negosiasi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah mencapai 98 persen.

Sekadar informasi, PT Freeport Indonesia akan mendapatkan IUPK selama 20 tahun yakni hingga 2061 setelah berakhirnya kontrak pada 2041 mendatang.

Lebih lanjut, Bahlil juga mengungkapkan poin-poin yang telah disepakati sebagai persyaratan perpanjangan IUPK. Salah satunya adalah divestasi saham PTFI sebesar 10 persen.

Adapun dengan penambahan saham 10 persen tersebut maka pemerintah melalui induk holding BUMN tambang, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) akan menguasai 61 persen saham PTFI.

Selain penambahan saham, Bahlil juga mengatakan kedua belah pihak telah menyetujui pembangunan smelter baru di Papua. Namun sayangnya, Bahlil tidak menjelaskan daerah yang di maksud di mana.

“Saya sudah melakukan negosiasi dengan Freeport. Dan sudah hampir 98 persen, poin-poinnya sudah disepakati. Salah satu di antaranya adalah saham penambahan 10 persen, kemudian membangun smelter di Papua,” katanya di kantor BKPM, Jakarta, Jumat, 7 Juni.