IFG Berharap PMN Disetujui untuk Dorong Program Kredit Usaha Rakyat

JAKARTA - Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG) berharap mendapatkan dana dari pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN).

Sebelumnya, Kementerian BUMN telah mengusulkan pemberian PMN untuk IFG senilai Rp6 triliun. Namun sayangnya, usulan PMN ini belum disetujui Kementerian Keuangan.

Direktur Bisnis IFG Pantro Pander Silitonga mengatakan penyertaan modal negara ini nantinya akan diberikan kepada Jamkrindo dan Askrindo. Kedua perusahaan ini disebut punya tugas besar di bidang penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM.

Lebih lanjut, kata Pantro, program KUR telah terbukti membantu mensimulasi ekonomi dan menjaga keberlangsungan UMKM selama pandemi COVID-19. Bahkan, Askrindo dan Jamkrindo sejauh ini telah memberikan penjaminan terhadap 70 persen program KUR.

"Program KUR ini cukup efektif dan kami mendukung pemerintah sesuai target yang dicanangkan. Oleh karena itu, kami berharap ada dukungan pemerintah dalam bentuk permodalan," ujar Pantro dalam acara 'Ngopi Bareng BUMN', Kamis, 29 September.

Patro menilai penguatan permodalan menjadi penting. Sebab, hal ini mengingat target penyaluran KUR yang terus meningkat. Berdasarkan data yang dipaparkan, penyaluran KUR mencapai Rp138 triliun di 2019 dan naik menjadi Rp198 triliun pada 2020.

Selama periode 2020 hingga 2021, lanjut Pantro, tren penyaluran KUR mengalami peningkatan di tengah penurunan perekonomian akibat pandemi COVID-19. Dimana realisasi penyaluran KUR 2021 mencapai Rp285 triliun.

"Artinya ada kenaikan 44 persen. Pada saat yang sama, di perbankan kenaikan kredit hanya lima persen. Jadi artinya perbankan lebih hati-hati dan wajar karena kondisi ekonomi yang tidak menentu," ucapnya.

Dengan demikian, kata Pantro, IFG telah hadir untuk memberikan garansi kepada perbankan dalam menyalurkan KUR agar UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia tetap bisa berjalan.

Apalagi, lanjut Pantro, 60 persen perekonomian Indonesia ditopang oleh sektor UMKM. Kata dia, hal ini yang mendasari pemerintah terus meningkatkan target KUR ke depannya.

"Tahun ini target KUR pada 2022 sebesar Rp373 triliun artinya naik 31 persen, 2023 targetnya dinaikkan lagi menjadi Rpn470 triliun dan berikutnya (2024) mencapai Rp 585 triliun. Artinya dalam dua tahun ke depan akan ada kenaikan penyaluran KUR lebih dari 20 persen setiap tahunnya," katanya.

Menurut Pantro, PMN ini akan memperkuat permodalan Askrindo dan Jamkrindo dalam memberikan penjaminan pada KUR. Kata dia, realisasi penjaminan KUR Askrindo mencapai Rp75,2 triliun.

Lebih lanjut, Pantro mengatakan, dana tersebut disalurkan kepada lebih dari 1,58 juta debitur UMKM.

Sementara, Jamkrindo sebesar Rp101,1 triliun dengan UMKM yang menjamin sebanyak 2,21 juta debitur UMKM hingga Juni 2022.

IFG, sambung Pantro, sebagai perusahaan asuransi tidak bisa melakukan peminjaman untuk permodalan tersebut. Sementara itu, kapasitas IFG selaku induk holding pun sangat terbatas. Pasalnya, IFG telah melakukan penambahan modal sebesar Rp 6,7 triliun pada Juni 2022 lalu untuk penyelesaian pemegang polis Jiwasraya.

"Kemampuan fundraising holding sudah terbatas, jadi kita memerlukan PMN untuk KUR. Kalau tidak, tentu kapasitas kita berkurang. kita tidak bisa untuk menjamin jamin program KUR sesuai target pemerintah," jelasnya.

Erick Thohir Minta Tambahan PMN Rp7,88 Triliun

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa penyertaan modal negara (PMN) untuk perushaaan pelat merah tahun 2023 hanya disetujui senilai Rp41,31 triliun dari yang diusulkan sebesar Rp67,82 triliun.

Karena itu, Erick meminta tambahan PMN sebesar Rp7,88 triliun kepada Komisi VI DPR. Penambahan tersebut dengan alasan karena adanya gap anggaran sebesar Rp20,81 triliun antara usulan PMN 2023 dengan alokasi PMN dalam Nota Keuangan 2023.

"Kami berharap dari komisi VI tetap mendorong yang Rp7,88 triliun. Kalau kita lihat dari dividen pun sebenarnya angkanya kurang lebih Rp7 triliun kenaikannya," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI, Kamis, 8 September.

Erick lalu memaparkan nominal dan peruntukkan tiap BUMN. Pertama, PT Hutama Karya membutuhkan tambahan Rp1,66 triliun untuk penugasan jalan tol Trans-Sumatera.

Lalu, IFG sebesar Rp6 triliun untuk modal Jamkrindo, Askrindo dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kemudian, Reasuransi untuk penguatan kapasitas bisnis perusahaan ditambah Rp3 triliun.

InJourney untuk keperluan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diajukan tambahan Rp1,4 triliun dan KAI untuk pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp1 triliun, serta ID FOOD sebesar Rp520 miliar.

Erick mengatakan, alasan lainnya penambahan PMN 2023 harus dilakukan adalah setoran perusahaan-perusahaan pelat merah berupa dividen yang meningkat.

"Argumentatif kami kepada Kememkeu, bahwa dividen kita, kita tidak bicara tentu yang namanya pajak dan PNBP yang sudah pernah saya sampampaikan itu sebenarnya niliainya hampir Rp1.198 triliun, tiga tahun terakhir. Dan khususnya untuk dividen kita sebenarnya ada kenaikan di mana awalnya waktu itu dari kami mengajukan Rp36,4 triliun, tetapi ada peningkatan sehingga nilainya naik kita bekerja sama hampir mencapai Rp40 triliun, Rp39,7 triliun," kata Erick.