JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 16 perusahaan pelat merah senilai Rp44,24 triliun di tahun depan.
Adapun pemberian PMN tersebut diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Meski tahun depan kemungkinan tak lagi menjabat sebagai menteri, Erick tetap mengusulkan. Hal ini perlu dilakukan demi keberlanjutan proyek penugasan dan proses penyehatan sejumlah BUMN.
“Kami juga memberanikan diri mengusulkan untuk PMN 2025 supaya keberlanjutan program yang sedang kita dorong ini sudah bisa di data dari tahun ini untuk tahun depan sendiri,” ucap Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 19 Maret.
Dari 16 BUMN yang mendapatkan PMN, Erick mengungkapkan, alokasi terbesar untuk PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp13,8 triliun. Pemberian PMN ini bertujuan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase II dan III.
“Untuk PMN yang diusulkan pada APBN tahun 2025 secara PMN kita mengusulkan Rp44 triliun di mana yang terbesar adalah Hutama Karya Pembangunan JTTS fase II dan III yaitu Rp13,8 triliun,” tuturnya.
Kemudian, sambung Erick, PT Asabri (Persero) senilai Rp3,6 triliun digunakan untuk perbaikan permodalan perusahaan.
Lalu, untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun. PMN ini akan digunakan untuk program listrik masuk desa. Selanjutnya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG untuk penguatan permodalan KUR sebesar Rp3 triliun.
Di hadapan Komisi VI DPR, Erick meyakini bahwa porsi dividen BUMN akan mencapai 55 persen lebih besar dibandingkan PMN yakni 45 persen.
“Tentu seperti sebelumnya, kumulatifnya antara dividen dan PMN itu masih lebih besar dividennya. Kurang lebih proporsinya 55 dibandingkan 45 persen. Ini yang ingin kita usulkan kepada Komisi VI,” ujarnya.
BACA JUGA:
Adapun berikut rincian usulan PMN pada APBN 2025:
- PT Hutama Karya (Persero) untuk Melanjutkan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase II dan III Rp13,8 triliun
- PT Asabri (Persero) untuk Perbaikan Permodalan sebesar Rp3,6 triliun
- PT Perusahaan Listrik Negara untuk Program Listrik Masuk Desa sebesar Rp3 triliun
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG untuk Penguatan Permodalan Kredit Usaha Rakyat Rp3 triliun
- PT Pelni (Persero) untuk Pengadaan Kapal Baru sebesar Rp2,5 triliun
- PT Biofarma (Persero) untuk Fasilitas Capex Baru sebesar Rp2,2 triliun
- PT Adhi Karya (Persero) untuk Pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja sebesar Rp2,1 triliun
- PT Wijaya Karya (Persero) untuk Perbaikan Struktur Permodalan sebesar Rp2 triliun.
- PT LEN Industri (Persero) untuk Penyehatan Keuangan sebesar Rp2 triliun.
- PT Danareksa untuk Pengembangan Usaha sebesar Rp2 triliun
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Pengadaan Trainset Baru Penugasan Pemerintah sebesar Rp1,8 triliun
- ID Food untuk Modal Kerja dan Investasi Program Cadangan Pangan Pemerintah sebesar Rp1,6 triliun.
- PT PP (Persero) untuk Penyelesaian Proyek Jogja Bawen dan KIT Subang sebesar Rp1,5 triliun
- Perum Damri untuk Penyediaan Bus Listrik sebesar Rp1 triliun
- Perum Perumnas untuk Restrukturisasi dan Penyelesaian Persediaan sebesar Rp1 triliun
- PT Industri Kereta Api (Persero) untuk Pembuatan Kereta KRL sebesar Rp976 miliar
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #gempa bumi #mahkamah konstitusi #palestina #timnas indonesiaPopuler
Terkait
