DPR: PMN BUMN Dulu dari Utang, Sekarang Ditambal dari Dividen

JAKARTA - Komisi VI DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir dengan agenda pengambilan keputusan terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025, malam ini.

Wakil Ketua Komisi VI DPR selaku pimpinan rapat Sarmuji mengapresiasi PMN selama lima tahun terakhir yang sebelumnya dibiayai oleh utang luar negeri, kini bersumber dari dividen atau keuntungan yang diberikan BUMN ke negara.

“Masa yang dulu PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya bahkan semuanya dibiayai oleh utang luar negeri, pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN,” kata Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 10 Juli.

Sarmuji juga mengatakan PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara. T

otal dividen mulai 2020 sampai 2024 sebanyak sekitar Rp280 triliun, sedangkan sebaran PMN tunai pada 2020 sampai 2024 sebesar Rp218 triliun.

“Pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN yang sebenarnya kalau dikalkulasikan itu memang masih surplus antara dividen yang dimasukkan ke dalam keuangan negara dengan PMN yang dialokasikan untuk BUMN-BUMN,” katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, PMN BUMN selama lima tahun terakhir sebelumnya sangat bergantung kepada utang negara, kini dapat dibiayai dari capaian dividen.

“Selama ini yang tadinya PMN itu sangat bergantung dari utang negara kepada luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakin kan bersama-sama ini menjadi sebuah sustainability atau keberlanjutan ketika dividen Bisa membiayai daripada untuk PMN itu sendiri,” jelasnya.

Erick bilang, sekitar 90 persen PMN yang diterima oleh BUMN ditujukkan untuk penugasan pemerintah, seperti program listrik desa, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, pembangunan infrastruktur dan konektivitas seperti LRT, jalan tol, dan pelabuhan.

“Kurang lebih 90 persen daripada PMN ini seperti yang selalu disampaikan dan ditekankan memang merupakan penugasan, yang tidak lain ada sebagian 7 persen seperti restrukturisasi, 4 persen pengembangan usaha dan ini yang tentu bagaimana dipantau terus menerus,” jelasnya.

Keseluruhan PMN yang dibutuhkan untuk tahun 2025 sebesar Rp44 triliun. PMN tersebut untuk 16 BUMN, yakni HK, Asabri, IFG, PLN, Pelni, Biofarma, Adhi Karya, Wijaya Karya, Len Industri, Danareksa, KAI, ID FOOD, PTPP, Perum Damri, Perumnas, dan INKA.

“Dan kita harapkan juga bagaimana hal-hal yang bisa tadi disampaikan PMN ini bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun untuk hal-hal yang namanya kebijakan yang menjaga daripada pertumbuhan yang bisa terjadi pada saat ini secara menyeluruh,” jelasnya.