Ajukan Anggaran Rp67,82 Triliun, PMN BUMN pada 2023 Hanya Disetujui Rp41,31 Triliun

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa penyertaan modal negara (PMN) untuk perusahaan pelat merah tahun 2023 hanya disetujui senilai Rp41,31 triliun. Angka ini setara dengan 60,91 persen dari yang diusulkan sebesar Rp67,82 triliun.

Hal ini disampaikan Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 September.

"Jadi total yang kemarin disetujui itu Rp41,31 triliun. Tetapi kami juga sedang mendorong dan sepertinya ada jalan keluar ada cadangan investasi yang akan diberikan senilai Rp5,7 triliun. Jadi totalnya Rp47 triliun," kata Erick.

Rinciannya, kata Erick, Hutama Karya (HK) pada usulan rapat kerja sebelumnya mengusulkan Rp30 triliun. Adapun pengguna anggarannya untuk pengembangan tol Sumatera sampai Jambi. Namun, yang disetujui Rp28,9 triliun.

"Dan kemarin kita diinfokan bahwa HK akan ada PMN sekitar Rp28,9 triliun. Jadi tidak Rp30 triliun, tetapi Rp28,9 triliun," ujarnya.

Kemudian, PMN untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN diusulkan Rp10 triliun. Adapun anggaran ini akan digunakan untuk program listrik masuk desa. PMN yang disetujui sama dengan yang diusulkan.

Selanjutnya, PMN untuk InJourney belum ada keputusan dari jumlah yang usulan PMN yang dibutuhkan senilai Rp7,5 triliun. PMN ini sebenarnya untuk pengembangan lima destinasi wisata yang ada di Manado, Bali, Labuan Bajo, NTB dan lain-lain.

Sama dengan InJourney, PMN untuk IFG juga belum ada keputusan persetujuan dana dari nota keuangan alias masih nol. PMN untuk IFG diusulkan Kementerian BUMN sebesar Rp6 triliun untuk penugasan KUR yang dijalankan Askrindo dan Jamkrindo.

"Jadi ini hubungannya buat KUR untuk sebagai Askrindo dan Jamkrindonya, bukan sebagai IFG, bukan Jiwasrayanya," kata Erick.

Sedangkan PMN untuk PT Reasuransi Indonesia Utama diajukan Rp3 triliun. Anggaran akan digunakan untuk penguatan modal. Namun, belum ada persetujuan untuk PMN pelat merah ini.

"Untuk penguatan modal yang tidak lain kita tahu bahwa insurance coverage kita itu kan sekarang kita mau konsolidasikan, sehingga kalau kita mau reasuransi keluar negeri bisa lebih murah. Nah ini perlu penguatan daripada model yang ada di dalam. Tetapi kemarin juga belum disetujui," ujarnya.

Lalu, PMN untuk Defend ID usulan pertama adalah Rp3 triliun namun yang disetujui Rp1,75 triliun. Tujuan PMN untuk Defend ID digunakan untuk memperbaiki kinerja keuangan dari Defend ID.

"Kita tahu sekarang Defend ID sebenarnya mendapatkan banyak alokasi order baik dari Kemenhan maupun dari kementerian lain, termasuk beberapa pesawat terbang yang di order bahkan ada order dari luar negeri seperti dari UAE. Nah memang tentu dalam kita menerima order kan kita juga perlu menjaga cash flow, ini yang memang baru dikasih Rp1,75 triliun," katanya.

Sedangkan PMN untuk ID FOOD diusulkan Rp2 triliun. Namun, belum ada persetujuan PMN untuk Holding BUMN Pangan ini. Adapun PMN tersebut rencananya akan digunakan untuk memperkuat ekosistem pangan yang ada di ID FOOD. Termasuk perbaikan daripada program untuk nelayan, perikanan maupun untuk program petani.

"Tapi kemarin belum disetujui kami akan coba mencari alternatif lain untuk ID FOOD ini, kita sudah bicara dengan PPA Danareksa untuk meriviu seluruh strategi dari pengembangannya. Jadi ada opsi-opsi ID FOOD yang harus kita lakukan," ucapnya.

Sama halnya dengan ID FOOD, PMN untuk Damri juga belum ada persetujuan. Adapun PMN yang diusulkan untuk Damri sebesar Rp870 miliar.

"Lalu Damri, ini sebenarnya bagian menuju bagaimana public transportasi menuju bus listrik. Tetapi ini belum disetujui juga. Jadi nanti kami coba menyiasati dengan cara lain," jelasnya.

Sedangkan PMN untuk AirNav sudah disetujui Rp660 miliar dari usulan Rp790 miliar. PMN ini untuk pembaruan alat. Apalagi Indonesia sudah ada kerja sama regional dengan Singapura.

Terakhir, Kementerian BUMN mengusulkan PMN untuk KAI sebesar Rp4,10 triliun. Namun, belum mendapat keputusan. PMN tersebut rencananya akan digunakan untuk yang perbaikan kereta api.