JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,88 triliun kepada Komisi VI DPR.
Penambahan tersebut dengan alasan karena adanya gap anggaran sebesar Rp20,81 triliun antara usulan PMN 2023 dengan alokasi PMN dalam Nota Keuangan 2023.
Awalnya, kata Erick, Kementerian BUMN mengusulkan PMN untuk perusahaan pelat merah tahun depan sebesar Rp67,82 triliun. Namun, baru disetujui Rp41,31 triliun.
"Kami berharap dari komisi VI tetap mendorong yang Rp7,88 triliun. Kalau kita lihat dari dividen pun sebenarnya angkanya kurang lebih Rp7 triliun kenaikannya," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI, Kamis, 8 September.
Erick lalu memaparkan nominal dan peruntukkan tiap BUMN. Pertama, PT Hutama Karya membutuhkan tambahan Rp1,66 triliun untuk penugasan jalan tol Trans-Sumatera.
Lalu, IFG sebesar Rp6 triliun untuk modal Jamkrindo, Askrindo dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kemudian Reasuransi untuk penguatan kapasitas bisnis perusahaan ditambah Rp3 triliun. InJourney untuk keperluan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diajukan tambahan Rp1,4 triliun dan KAI untuk pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp1 triliun, serta ID FOOD sebesar Rp520 miliar.
Lebih lanjut, Erick mengatakan, alasan lainnya penambahan PMN 2023 harus dilakukan adalah setoran perusahaan-perusahaan pelat merah berupa dividen yang meningkat.
"Argumentatif kami kepada Kememkeu, bahwa dividen kita, kita tidak bicara tentu yang namanya pajak dan PNBP yang sudah pernah saya sampampaikan itu sebenarnya niliainya hampir Rp1.198 triliun, tiga tahun terakhir. Dan khususnya untuk dividen kita sebenarnya ada kenaikan di mana awalnya waktu itu dari kami mengajukan Rp36,4 triliun, tetapi ada peningkatan sehingga nilainya naik kita bekerjasama hampir mencapai Rp40 triliun, Rp39,7 triliun," kata Erick.
BACA JUGA:
Di tahun 2023, Erick memasang target setoran perusahaan-perusahaan pelat merah bisa mencapai Rp43,3 triliun.
Erick optimistis capain dividen ini akan meningkat secara berjenjang dari tahun ke tahun.
"Dividen sebenarnya pun nanti 2023 akan naik ke Rp43,3 triliun dan kita optimis di 2024 akan lebih dari Rp43 triliun pastinya. Jadi ada naik yang berjenjang," ujarnya.
Kata Erick, untuk mencapai target Rp43,3 triliun pada 2023, Kementerian BUMN akan melakukan berbagai efisiensi dan efektivitas dengan perbaikan bisnis model.
Lebih lanjut, Erick mengatakan, target dividen Rp43 triliun merupakan angka dividen sebelum pandemi COVID-19.
Dengan berbagai langkah yang dilakukan, Erick optimistis target dapat tercapai.
"Dan kalau kita lihat ini tercapai Rp43,3 triliun sebenarnya ini angka seperti sebelum COVID. Jadi dengan segala yang kita lakukan baik penutupan, merger dan lain-lain kita bisa lihat angkanya sudah mulai kembali sebelum COVID Rp43,4 triliun," pungkasnya.