JAKARTA - Komisi VI DPR telah menyetujui penyertaan modal negara (PMN) tambahan untuk 10 badan usaha milik negara (BUMN) senilai Rp73,26 triliun. Dari total tersebut, PMN tunai terbesar senilai Rp30,56 triliun diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero).
"Bisa kita setujui? Baik, Komisi VI menyetujui usulan penyertaan modal negara tunai tahun 2023," ujar Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, dikutip Selasa 5 Juli.
Lalu, akan digunakan untuk apa PMN tersebut?
Pada Juni lalu, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan usulan PMN terbesar ada pada Hutama Karya senilai Rp30,56 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.
Tiko sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan selain untuk penugasan, PMN juga dialokasikan untuk pengembangan usaha, memperkuat struktur permodalan, dan perbaikan kinerja perusahaan sejumlah BUMN.
"Angka PMN Rp30,56 triliun ini turun dari permohonan sebelumnya sebesar Rp36,78 triliun dikarenakan optimasi pendanaan dari kerja sama Asset Recycling jalan tol dengan INA (dan sudah termasuk pendanaan JTTS Tahap II)," katanya.
BACA JUGA:
Sekadar informasi, PMN senilai Rp73,26 triliun terdiri atas PMN tunai sebesar Rp69,82 triliun dan PLN non tunai senilai Rp3,44 triliun.
Adapun rincian usulan PMN tunai meliputi PT PLN (Persero) senilai Rp10 triliun, holding BUMN Pertahanan atau Defend ID sebesar Rp3 triliun, holding BUMN Pangan sebesar Rp2 triliun dan PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp30,56 triliun.
Kemudian holding pariwisata atau in journey senilai Rp9,5 triliun, IFG sebesar Rp6 triliun, PT KAI (Persero) Rp4,1 triliun, Indonesia Re sebesar Rp3 triliun, Perum Damri Rp870 miliar dan Airnav Indonesia Rp790 miliar.
Sedangkan PMN non tunai 2023 ditunjukkan untuk Defend ID sebesar Rp838 miliar dan ID FOOD sebesar Rp2,609 triliun.
