JAKARTA - Komisi VI DPR memberikan sinyal positif terkait dengan penyertaan modal negara (PMN) tambahan untuk 10 badan usaha milik negara (BUMN) senilai Rp73,26 triliun. Adapun PMN ini terbagi dua yakni tunai dan nontunai dan akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal, selaku pimpinan Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait pengambilan keputusan tekait PMN pada BUMN Tahun Anggaran 2023 dan aksi korporasi 2022, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 4 Juli.
Hekal mengatakan sebelum mengelar rapat kerja dengan Menteri BUMN terkait dengan PMN tambahan tersebut, pihaknya telah menggelar rapat internal dan mayoritas menyetujui PMN tambahan untuk 10 perusahaan pelat merah. Meskipun, rapat masih berlangsung.
"Kami tadi sudah rapat internal sebelum rapat ini untuk mendapat atau menyaring masing-masing fraksi, dan rasanya pada umumnya hampir semuanya menyetujui. Ada yang satu dua ingin mungkin memberikan catatan khusus," kata Hekal.
BACA JUGA:
Sekadar informasi, PMN senilai Rp73,26 triliun terdiri atas PMN tunai sebesar Rp69,82 triliun dan PMN non tunai senilai Rp3,44 triliun.
Adapun rincian uselan PMN tunai meliputi PT PLN (Persero) senilai Rp10 triliun, holding BUMN Pertahanan atau Defend ID sebesar Rp3 triliun, holding BUMN Pangan sebesar Rp2 triliun dan PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp30,56 triliun.
Kemudian holding pariwisata atau in journey senilai Rp9,5 triliun, IFG sebesar Rp6 triliun, PT KAI (Persero) Rp4,1 triliun, Indonesia Re sebesar Rp3 triliun, Perum Damri Rp870 miliar dan Airnav Indonesia Rp790 miliar.
Sedangkan PMN non tunai 2023 ditunjukkan untuk Defend ID sebesar Rp838 miliar dan ID FOOD sebesar Rp2,61 triliun.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Damri sudah cukup lama tidak terima PMN. Menurut dia, PMN yang diberikan pada Damri untuk menjalankan tugas perintis, karena cukup banyak penugasan dari Kemenhub untuk daerah-daerah baru.
"Termasuk mereformasi bus listrik di kota besar, Jakarta, Medan, Surabaya. Pelan-pelan kota-kota ini akan konversi seluruh busnya jadi bus listrik," tuturnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI, Selasa, 7 Juni.
Tiko sapaan akrab Kartika, mejelaskan PMN juga dibutuhkan Airnav dalam mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem. Menurut Tiko, Airnav juga memerlukan investasi radar baru.
"Ini terkait persetujuan Singapura untuk ruang udara yang di atas Sumatera butuh peningkatan kapasitas radar sehingga butuh investasi radar baru agar bisa cover kawasan udara yang cukup luas," jelasnya.
Sedangkan usulan PMN terbesar ada pada Hutama Karya untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.
"Angka PMN Rp30,56 triliun ini turun dari permohonan sebelumnya sebesar Rp36,78 triliun dikarenakan optimasi pendanaan dari kerjasama Asset Recycling jalan tol dengan INA (dan sudah termasuk pendanaan JTTS Tahap II)," ucap Tiko.
Selain untuk penugasan, kata Tiko, PMN juga dialokasikan untuk pengembangan usaha, memperkuat struktur permodalan, dan perbaikan kinerja perusahaan sejumlah BUMN. Di antaranya pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata oleh Defend ID.
