JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN bakal mendapat suntikan modal melalui penyertaan modal negara (PMN) dari dana cadangan investasi senilai Rp5,86 triliun.
Dana ini akan digunakan untuk melistriki 2.097 desa.
Sekadar informasi, awalnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp10 triliun.
Namun, nilai yang disepakati badan anggaran (Banggar) DPR adalah senilai Rp5,86 triliun.
Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu, 20 September.
“Usulan PMN tahun 2024 senilai Rp5,86 triliun ini dimanfaatkan 100 persen untuk program listrik desa,” kata Darmawan.
Ia juga menjelaskan PMN tersebut akan digunakan untuk membangun jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 4.363 kms dan jaringan tegangan menengah (JTM) lebih dari 7.589 kms.
“Ini meningkatkan rasio desa berlistrik dari 93,68 persen pada 2023 menjadi 96,19 persen,” tuturnya.
Darmawan mengatakan, merinci penggunaan PMN senilai Rp5,86 triliun ini.
Kata dia, senilai Rp0,98 triliun akan dialokasikan untuk wilayah Sumatera.
Kemudian, sambung Darmwan, sebanyak Rp2,31 triliun akan dialokasikan untuk wilayah Kalimantan.
Lalu, Rp0,89 triliun untuk Sulawesi, sedangkan Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Rp1,55 triliun, dan di Jawa Rp0,13 triliun.
“Total Rp5,86 triliun, dan ini sekali lagi melayani penyambungan listrik desa sebanyak 2.076 desa,” jelasnya.
BACA JUGA:
Diberitakan sebelumnya, pemangkasan nilai PMN untuk PT PLN (Persero) menjadi Rp5,86 triliun dari yang diajukan sebesar Rp10 triliun diungkapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
“Ada koreksi (PMN) untuk PLN itu ada Rp5,86 triliun yang dulunya Rp10 triliun digunakan untuk elektrifikasi desa,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis, 14 September.