JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN resmi menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun. Pendanaan tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan, salah satunya adalah program listrik desa.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan terima kasih atas dukungan PMN untuk PLN. Erick mengatakan PMN merupakan satu kepercayaan yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.
"Ini merupakan kepercayaan, bahwa pemerintah hadir menyelesaikan masalah yang kita hadapi sama-sama. Dan tentunya kita harus mengembalikan kepercayaan itu," ujarnya, di Jakarta, dikutip Jumat, 31 Desember.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN atas dukungannya sehingga PLN mendapatkan PMN untuk 2021 sebesar Rp5 triliun. PLN pun siap merealisasikan dana tersebut secara efisien, akuntabel dan bertanggung jawab.
"Dana PMN menjadi bagian penting di mana negara hadir, karena banyak program dari PLN bertujuan untuk pengentasan kemiskinan di daerah terpencil. PLN siap untuk menjalankan agar dana tersebut betul-betul bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya.
Darmawan mengatakan dana PMN yang diberikan pemerintah akan digunakan untuk membangun infrastruktur kelistrikan, antara lain untuk program Listrik Desa.
"Secara komersial investasi ini memang tidak begitu visible. Tetapi di sini negara hadir dalam melaksanakan sila ke-5 Pancasila, memberikan satu bantuan sebesar Rp5 triliun sehingga program-program tersebut menjadi program unggulan yang berkeadilan sosial," ucapnya.
Tidak hanya itu saja, Darmawan optimistis peningkatan ketersediaan infrastruktur kelistrikan dan kualitas distribusi listrik akan berdampak positif bagi penyerapan tenaga kerja, pajak dan peningkatan ekonomi di sektor riil.
"Usaha kami dalam meningkatkan elektrifikasi dapat terlihat dari angka rasio elektrifikasi yang selalu meningkat sejak 2015 (88,3 persen) sampai dengan 2021 yang sudah mencapai (99,4 persen)," ujarnya.
Darmawan mengatakan selama periode 2016-2021 PLN menerima PMN Tunai sebesar Rp40,06 triliun setara 9,7 persen dengan total investasi tunai sebesar Rp411,66 triliun (pendanaan pekerjaan menggunakan anggaran PLN di luar investasi IPP).
BACA JUGA:
"Dana ini sangat membantu PLN, di mana tadinya keputusan kami hanya berlandaskan dari sudut komersial bisa mempertimbangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar penggunaan PMN dijalankan oleh BUMN secara akuntabel dan transparan. Sebab, PMN berasal dari uang negara, sehingga harus bisa disampaikan apakah manfaat PMN sudah sesuai dibandingkan beban yang akan dipikul oleh negara dalam mempertanggungjawabkan anggarannya.
"Jadi Rp5 triliun (untuk PLN) jangan sampai seperti membuang garam ke laut. Saya minta ada akuntabilitas Rp5 triliun itu menjadi apa. Jadi kita sama-sama untuk bertanggung jawab kepada masyarakat," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani berharap agar pencairan dana PMN pada penghujung 2021 ini dapat menjadi sebuah awal bagi kinerja PLN untuk bisa lebih akuntabel, menggunakan dana masyarakat secara profesional dan bisa dipertanggungjawabkan.