Tegas! Erick Thohir Bakal Tekan Pemberian PMN BUMN karena APBN Defisit Lebih dari 3 Persen

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir berjanji bakal menekan penyertaan modal negara (PMN) BUMN. Sebab, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 mengalami defisit lebih dari 3 persen. Defisit tersebut melewati batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara.

Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya berusaha agar perusahaan pelat merah tidak lagi membebani keuangan negara melalui penyuntikan PMN. Meskipun, menurut Erick, PMN yang dialokasikan kepada BUMN untuk sejumlah proyek penugasan pemerintah.

"Kami dari Kementerian BUMN berusaha keras, kita juga tidak ingin memberikan beban secara terus menerus kepada pemerintah, apalagi kita tahu pada saat ini defisit anggaran sudah melebihi 3 persen. Beban Kementerian Keuangan yang selalu berdasarkan pendapatan pajak atau memberikan PMN ini perlu dikurangi," kata Erick, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis, 2 Desember.

Sekadar informasi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati PMN Tahun Anggaran 2021 untuk 7 BUMN senilai Rp35,135 triliun. Sebelumnya, Kemenkeu baru menyepakati PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp6,2 triliun.

Jika dirincikan, 7 BUMN penerima PMN yakni pertama, Indonesia Financial Group (IFG) atau PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan sebesar Rp20 triliun. Adapun anggaran yang diterima akan dialokasikan untuk program restrukturisasi berupa peningkatan kapasitas usaha dalam menata industri perasuransian dan pinjaman hingga restrukturisasi PT Jiwasraya (Persero).

Kedua, PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp6,208 triliun. Anggaran dialokasikan untuk penugasan pembangunan Tol Trans Sumatera. Ketiga, PT Pelindo sebesar sebesar Rp1,2 triliun untuk pembangunan pelabuhan.

Kemudian, BUMN keempat yang menerima PMN adalah PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp470 miliar untuk penugasan infrastruktur dasar.

Kelima, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)/KIW sebesar Rp977 miliar, PT PAL Indonesia (Persero) sebesar Rp1,28 triliun dan PT PLN (Persero) senilai Rp5 triliun. Keenam, PT PAL Indonesia (Persero) sebesar Rp1,28 triliun dan PT PLN (Persero) senilai Rp5 triliun untuk pembangunan kapal selam.

"Terakhir ini PLN Rp5 triliun sebagai pembangunan transmisi gardu induk distribusi listrik masuk desa untuk masyarakat kita yang ada di desa yang belum mendapatkan listrik," ujarnya.