PMN Rp4,1 Triliun untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Disetujui, Ini Penjelasan Stafsus Menteri BUMN

JAKARTA - Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tidak kunjung mendapatkan kepastian akan disetujui atau tidak. Kementerian BUMN mengusulkan PMN untuk KAI senilai Rp4,1 triliun, namun belum disetujui. Adapun PMN ini untuk menjalankan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkap alasan PMN untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak kunjung cair. Kata dia, hal ini karena angka final pembengkakan biaya KCJB belum ditentukan.

Lebih lanjut, Arya mengatakan pencairan PMN akan menunggu hasil hitungan terbaru audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Meski sebelumnya sudah ada angka pembengkakan sementara yang disampaikan.

"Masih menunggu keputusan Komite KCJB," katanya kepada wartawan, di Kementerian BUMN, Kamis, 29 September.

Kata Arya, setelah angka final pembengkakan biaya atau cost overrun disampaikan, selanjutnya diputuskan berapa dana PMN yang dibutuhkan.

"Makanya ditunggu (besaran final pembengkakan biaya), setelah itu keluar baru ada keputusan, Komite KCJB akan memutuskan berapa yang sebenarnya dibutuhkan. Kalau belum keluar kan kita belum boleh (dapat PMN), tapi mengusulkan kan boleh," ucapnya.

"Soal nanti dikurangi atau seperti apa kan terserah," tambahnya.

Butuh Dana Rp3,2 Triliun

KCJB membutuhkan PMN untuk menutupi pembengkakan biaya atau cost overrun. Nilainya Rp3,2 triliun.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wijoatmodjo kepada wartawan, dikutip Kamis, 29 September.

"Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp3,2 triliun kurang lebih," kata Tiko, sapaan akrab Kartika.

Tiko mengatakan anggaran proyek KCJB akan ditambal dari pinjaman (loan) atau utang di perbankan dan PMN. Kata Tiko, pinjaman dialokasikan untuk menambah 75 persen dari total pembengkakan anggaran proyek strategis nasional (PSN) ini.

Sementara, lanjut Tiko, 25 persen dari total cost overrun ditutupi oleh konsorsium Indonesia yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. Salah satunya melalui PMN yang nantinya diberikan kepada PT KAI (Persero).

Tiko menjelaskan bahwa porsi ekuitas sebesar 25 persen memang berasal dari PMN. Sebelumnya memang direncanakan menggunakan anggaran PT Wijaya Karya (Persero) dan PT KAI (Persero). Namun karena keuangan kedua perusahaan ini bermasalah lantaran terkena dampak COVID-19, maka dialihkan ke PMN.

"Jadi porsi ekuitas 25 persen itu memang kita PMN. Tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang dan kai, karena COVID-19 KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," katanya.