Terungkap! Sri Mulyani Suntik PMN Rp4,3 Triliun untuk Kereta Cepat dari Dana SAL

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan pemaparan terkait keputusan pemerintah untuk melakukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp4,3 triliun guna penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurut Menkeu, alokasi dana itu bersumber dari saldo anggaran lebih (SAL) 2020 yang tercatat bertotal Rp20,1 triliun.

Hal ini diungkap bendahara negara saat menggelar rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang disiarkan secara virtual dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp4,3 triliun,” ujarnya, Senin, 8 November.

Menkeu menambahkan, bujet tersebut digelontorkan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku entitas BUMN pemimpin proyek. Sebenarnya, jumlah PMN yang diterima KAI adalah sebesar Rp6,9 triliun. Namun, jumlah lebih tersebut digunakan juga untuk kebutuhan pengembangan bisnis KAI diluar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sebagai informasi, langkah pemerintah untuk menginjeksi pembangunan sarana infrastruktur itu merupakan opsi di luar skema awal perencanaan. Pasalnya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ditetapkan menggunakan rancangan business to business atau b2b.

Pemerintah sendiri berdalil jika kondisi pandemi mengharuskan negara hadir untuk turut menyelesaikan mega proyek yang dibangun bersama China tersebut.

“PT KAI mengalami pukulan akibat pandemi COVID-19. Jumlah penumpang menurun sehingga BUMN tidak dapat memenuhi ekuitasnya. Untuk itu, pemerintah masuk agar proyek ini bisa selesai,” tutur Menkeu.

Dalam catatan redaksi, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dibiayai oleh China Development Bank (CDB) dengan persentase sebesar 75 persen. Sementara 25 persen lainnya disebutkan bakal ditanggung oleh ekuitas konsorsium PT KAI cs. Dari 25 persen ekuitas, 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas.